Dirjen Perbendaharaan Sulsel Tahan Pencairan Dana Desa 11 Kabupaten, Termasuk Luwu Utara

0
141
Dirjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan terpaksa menahan pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa tahun anggaran 2017 untuk 11 Kabupaten di Sulsel. 11 Kabupaten yang tertahan pencairan dana desannya diantaranya, Kabupaten Maros, Bone, Wajo, Jeneponto, Barru, Sidrap, Enrekang, Pinrang, Luwu, Luwu Timur dan Luwu Utara.

Kepala Wilayah Dirjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan, Marni Misnur mengatakan, alasan 11 Kabupaten belum dapat dicairkan dana desanya, karena belum menyelesaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa tahun anggaran 2016.

Kita tidak akan mencairkan dana desanya, kalau laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa sebelumnya belum disetorkan ke Dirjen Perbendaharaan,” ujar Marni Misnur dalam konferensi pers di kantornya, Rabu 24 Mei 2017.
Menurut dia, permasalahan belum disetor pertanggungjawaban penggunaan dana desa tersebut dikarenakan berbagai faktor seperti keterlambatan penetapan APBD, adanya Pilkada, keterbatasan SDM di desa dan tenaga pendamping.

Olehnya itu, kepala daerah diharapkan dapat turun ke desa guna meningkatkan kapasitas SDM aparatur desa sehingga mampu mengadministrasikan dana desa secara akuntabel.

Kami hanya membutuhkan waktu 2 hari untuk menyalurkan dana desa langsung ke Rekening Kas Desa (RKD), asalkan memenuhi syarat peraturan daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan, menyetor laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK fisik tahun sebelumnya,” tutupnya.
Diketahui jumlah pagu untuk Sulsel pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp1.820.518.000, dari jumlah tersebut, telah disalurkan melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebesar Rp410.800.228.049 atau 100 persen dari hasil yang diterima. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here