Kenaikan tunjangan di DPRD Mulai Dipansuskan

0
61

DPRD Makassar menggelar rapat paripurna istimewa tentang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Makassar, Senin (31/07/17). Dalam paripurna ini, DPRD mengusulkan dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) Besar yang akan membahas tentang rincian kenaikan tunjungan mereka.

Juru Bicara Pansus Ranperda Hak Keuangan dan Administratif Anggota DPRD Makassar, Zaenal M Betta mengatakan, selaku pejabat daerah yang memiliki tugas dan wewenang, pimpinan dan anggota DPRD Makassar berhak memperoleh tunjangan yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

“Dalam pengelolaan keuangan daerah setiap pemganggaran dalam APBD harus didukung dengan dasar hukum yang melandasi, tentu perlu pemabahsan aturan ini termaksud belanja penunjang DPRD,” ungkapnya.  Legislator Fraksi PAN ini juga menuturkan, sesuai Undang-undang No. 23 tahun 2014 ditegaskan bahwa pimpinan dan anggota mempunyai hak keuangan dan administratif.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 tahun 2017 dimaksud antara lain mengatur pemberian uang representasi, tunjangan komunikasi, reses, kesejahteraan dan perlengkapan, kendaraan dinas jabatan, belanja rumah tangga, transportasi, belanja kegiatan.

“Atas dasar pengusulan atau prakarsa 15 orang anggota fraksi dari delapan fraksi yang ada, maka akan dibantuk pansus besar yang terdiri dari 25 anggota Dewan, “katanya.

Sementara Sekertaris Dewan (Sekwan) DPRD makassar, Adwi Awan Umar mengaku tak ada satupun penolakan dari perwakilan fraksi di DPRD Makassar yang mengajukan penolakan terkait pembentukan pansus ini.

“Tidak ada anggota dewan yang menolak, jadi mungkin akhir Agustus sudah ditetapkan,” ungkap Adwi Awan Umar.(Zul)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here