FPR Tolak Perppu Undang-Undang Ormas 2013 yang dikeluarkan oleh Jokowi

0
90
Front Perjuangan Rakyat (FPR) SulSel menggelar aksi penolakan Perppu nomor 2 tahun 2017, di depan gedung DPRD Kota Makassar, jalan A.P. Pettarani, jumat (18/8/2017).
FPR menolak keluarnya peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang (Perppu) nomor 2 tahun 2017, tentang perubahan undang-undang Ormas tahun 2013 yang dikeluarkan oleh presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 10 juli lalu,
Menurut FPR dikeluarkannya Perppu ini merupakan ancaman nyata bagi perkembangan demokrasi di Indonesia, terutama hak rakyat untuk berorganisasi dan berpendapat.
FPR menuntut untuk mencabut segera Perppu nomor 2 tahun 2017. Hentikan segala bentuk pemberangusan kebebasan berorganisasi, berpendapat, dan ekspresi.  Hentikan segala bentuk kekerasan dan persekusi terhadap organisasi massa yang memperjuangkan hak-hak demokratis dan menentang segala kebijakan dan tindakan negara yang menindas hak-hak demokratis rakyat. Cabut undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Hentikan kenaikan biaya kuliah dan hapus sistem uang kuliah tunggal. Hentikan privatisasi, komersialisasi, dan liberealisasi pendidikan. Wujudkan pendidikan yang ilmiah, demokratis dan mengabdi pada rakyat.
FPR menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu dan berjuang bersama melawan berbagai macam kekerasan, intimidasi, teror dan segala bentuk tindasan fasis lainnya yang di Rezim Jokowi. (zul)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here