Sosialisasi Pajak Daerah Libatkan Lurah dan Camat

0
114
keterangan gambar: Camat dan lurah mengikuti sosialisasi pajak daerah yang dilaksanakan UPT Pendapatan Wilayah II Makassar di Hotel Maxone, Selasa (29/8).

 

 

MAKASSAR — Hingga Juli 2017, Pemerintah Kota Makassar telah mendapat bagi hasil pajak dari Provinsi Sulsel sebesar Rp171,5 miliar. Angka tersebut terdiri dari pajak bahan bakar Rp44,1 miliar. Pajak kendaraan bermotor Rp56,6 miliar. Bea balik nama kendaraan bermotor Rp47,674 miliar. Pajak rokok Rp22,3 miliar.


”Pendapatan dari sektor pajak di Kota Makassar terus mengalami peningkatan. Untuk tahun ini kita menargetkan dari Makassar sebesar Rp300 miliar,” kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulsel Tautoto Tanaranggina.


Ia menyampaikan data tersebut ketika memberikan materi sekaligus membuka sosialisasi pajak daerah di Hotel Maxone, Selasa (29/8). Kegiatan yang dilaksanakan UPT Pendapatan Wilayah Makassar II ini melibatkan lurah dan camat dalam wilayah kerjanya. Yakni KecamatanĀ  Biringkanaya, Tamalanrea, Panakkukang, Manggala, Bontoala, Wajo dan Ujung Tanah. Termasuk komunitas kendaraan roda dua dan roda empat.


Di depan para peserta, Tautoto menerangkan sejumlah inovasi yang dilakukan dalam mendorong peningkatan pendapatan dari sektor pajak. Diantaranya membuka gerai Samsat serta Samsat keliling.


”Saya dapat informasi dari Kepala UPT Pendapatan Wilayah Makassar II, bahwa Pak Wali Kota sudah berjanji membantu pengadaan satu unit kendaraan untuk Samsat Keliling. Itu artinya program ini cukup baik sehingga direspons dari pemerintah kota,” tandas Tautoto.


Selain itu, dalam waktu dekat juga pihaknya akan membuka lagi dua gerai Samsat di UPT Pendapatan Makassar. Kehadiran gerai Samsat ini dinilai sangat mendukung wajib pajak yang hendak mengurus perpanjangan STNK kendarannya.


”Di gerai Samsat, wajib pajak bisa menikmati minuman ketika menunggu antrean. Karena dinilai sangat membantu, kita akan tambah lagi dua gerai,” terang Toto, sapaan akrab Kepala Bapenda Sulsel.


Dalam kesempatan tersebut, Toto mempraktikkan modernisasi digital dalam mengecek jumlah pajak yang mesti dibayar seorang pemilik kendaraan. Seorang lurah yang hadir ditanya tentang nomor polisi mobilnya. Kemudian Toto mencarinya melalui HP yang dipegangnya. Dari situ diketahui besaran PKB yang seharusnya dibayar.


Selain Tautoto, materi dalam sosialisasi ini juga disampaikan Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan Andi Darmayani. Dia memaparkan, pajak daerah yang merupakan sumber utama PAD, pertumbuhannya cenderung melambat dalam beberapa tahun terakhir. Penurunan yang paling utama dalam dari BBNKB.


”Karena itu perlu ditempuh upaya ekstra yang dapat mendorong peningkatan pajak yang lain. Seperti PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) dan pajak air permukaan, melalui peningkatan peran serta pemerintah kabupaten/kota se-Sulsel,” jelas Andi Yani.
Sementara hambatan dalam pemungutan PKB, diantaranya alamat tidak jelas. Menggunakan data pemilik lama untuk kendaraan yang telah berpindah kepemilikan. Dokumen administrasi kepemilikan tidak lengkap, serta budaya masyarakat yang belum taat pajak. (LAPORAN : IST)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here