Terbukti Bersekongkol Menangkan Proyek Pelabuhan Laut Benteng Selayar, KPPU Hukum Denda Miliaran Rupiah PT Karya Mandiri Jaya Pratama dan PT Nokilalaki Sembada

0
226

KETERANGAN GAMBAR :

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjatuhkan sanksi berupa denda administratif kepada tiga perusahaan peserta tender pembangunan fasilitas pelabuhan laut Benteng, Kabupaten Selayar, Rabu 13 September 2017. (*)
MAKASSAR –– Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjatuhkan sanksi berupa denda administratif kepada tiga perusahaan peserta tender pembangunan fasilitas pelabuhan laut Benteng, Kabupaten Selayar, Rabu 13 September 2017. Sidang perkara Nomor 14/KPPU-L/2016 tentang dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini digelar di Kantor Perwakilan Daerah KPPU Makassar..
“KPPU memutus bersalah para Terlapor,” kata Kamser Lumbanradja selaku Ketua Majelis Komisi. Para Terlapor yaitu Pokja Paket Pembangunan (Pengembangan) Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Kabupaten Selayar APBN Tahun Anggaran 2015 selaku Terlapor I, Pokja Pembangunan (Pengembangan) Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Kabupaten Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015 selaku Terlapor 2, Pejabat Pembuat Komitmen selaku Terlapor 3, dan Kuasa Pengguna Anggaran Pelabuhan Laut Benteng Kabupaten Selayar Tahun 20015 selaku Terlapor IV.

Berdasarkan bukti dan fakta dalam persidangan, terlapor terbukti melakukan persekongkolan vertikal dengan cara memfasilitasi peserta tender. Melakukan persekongkolan diantara peserta tender yang berakibat kepada persaingan usaha tidak sehat. Majelis Komisi memutuskan bersalah dan memberikan sanksi denda kepada PT Karya Mandiri Jaya Pratama sebesar Rp 1,8 miliar, PT Nokilalaki Sembada sebesar Rp 1 miliar, dan PT Cahya Mentari Cemerlang sebesar Rp 1 miliar.

Mereka dianggap bersalah dalam pembangunan fasilitas pelabuhan laut Benteng yang menggunakan dana APBN tahun anggaran 2015. Dengan nilai proyek Rp 61,2 miliar. Disamping memberikan sanksi denda, Majelis Komisi juga melarang PT Karya Mandiri Jaya Pratama, PT Nokilalaki Sembada, dan PT Cahya Mentari Cemerlang untuk mengikuti tender yang menggunakan dana APBN dan APBD di seluruh Indonesia selama dua tahun. “Sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap,” kata Kamser, seperti dirilis oleh salah satu media online. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here