Verifikasi Penerima Rastra, Warga Merasa Diintimidasi

0
73
PAREPARE, CNews.com — Proses Verifikasi kembali dilakukan Pihak Pemerintah Kota Parepare, bagi Masyarakat Penerima Program bantuan Sosial, Verifikasi berupa penerima Beras Sejahtera (Rastra). Verifikasi dilakukan di tingkat Kelurahan dan RT / RW. Sejumlah warga penerima diminta menyetorkan Copyan Kartu Keluarga (KK) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Lembaran Rekening Listrik.
Verifikasi sudah berlangsung sejak Rabu, 28 Februari lalu – Hingga selesai) Kantor Kelurahan dan Kantor Catatan Sipil Kependudukan, dipadati warga. Hanya saja dalam proses Verifikasi ada ada saja kendala yang dihadapi warga, Seperti Intimidasi Hilangnya daftar sebagai Penerima, Tidak berlakunnya KK jika masih ditanda tangani pejabat lama, dan beberapa bentuk Ancaman dan Intimidasi lainnya.
Seperti yang dialami Suryana, salah seorang warga di Wilayah Kecamatan Soreang, Ia mengaku, kartu KK nya disetorkan ke RT / RW. Tapi Ia seakan akan diancam sebagai penerima Rastra, dengan penyampaian Oknum RT twrtenru, “Kalau Bukan Pasangan Nomor Tertentu yang naik, maka kemungkinan Rastra sudah tidak ada lagi, dan jika Paslon yang dimaksud Oknum RW / RT yang naik, Maka kemungkinan jumlah Rastra yang diterima bertambah” Terang Suryana menceritakan Intimidasi dari RT / RW yang dialaminya.
Terkait hal ini, pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Andi Made Ali, mengaku, pihaknya sudah menerima Proses Verifkasi KK, KTP dari sejumlah Warga Penerima Program bantuan Sosial dari Sejumlah Masyarakat Kurang mampu di Parepare, dan itu sudah berlangsung sejak 3 hari lalu.
“Kita hanya melakukan Verifikasi pada Daftar Penduduk di KK, yang sudah berkeluarga dikeluarkan, Meninggal dihilangkan dan Perubahan Status keluarga lainnya, mengenai Jaminan Gugurnya status sebagai penerima Bantuan sosial, seperti Rastra, kami tidak tahu menahu” Ungkap A.Made Ali”
Terpisah Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Kota Parepare H.Iwan Asaad mengatakan, Bappeda hanya sebagai Tim Koordinasi untuk dilanjutkan ke pusat (TNP2K) terkait pemutakhiran BDT (Basis Data Terpadu) data itu yang akan digunakan pada Program Taskin (Pengentasan Kemiskinan). Pengiriman Datanya pun melalui aplikasi yang Operatornya dikoordinir Bappeda, terang Plt.Sekda Kota Parepare ini.
Sementara Pejabat di Bappeda yang menangani hal ini, Eko. Mengatakan, hal ini dilakukan karena,
Pada intinya adalah untuk menverifikasi dan validasi data (Data Program Pengentasan Fakir Miskin)
Untuk mengevaluasi yang layak dan yang tidak layak, Mengenai Ada indikasi bernuansa Politik, Hanya karena tahunnya saja bersamaan dengan Tahun Politik, sehingga dipersepsikan masyarakat  untuk kepentingan politik, Namun kegiatan ini, Teknis pelaksanaannya dilaksanakan Dinas Sosial, terang Eko.
Dijelaskannya, Mekanisme Pemuktahiran mandiri (MPM) adalah sebuah mekanisme, untuk mengabdate BDT 2015 lalu (Mengacu data Masyarakat Miskin) dan itu untuj menyisir apakah sudah terjadi Pergeseran data, Seperti ada warga yang meninggal, Pindah lokasi, Bertambah anggota keluarga, Beralih derajat kesejahteraannya dari rendah ke yang lebih tinggi, Tidak layak lagi.
Yang didasari dari pendataan dengan Nomor Induk Keluarga (NIK)
Memudahkan hal ini, digunakanlah Kartu keluarga sehingga, Satu persatu data diminta Basis pendataan adalah rumahtangga di BDT dari desil I sampai IV, Sangat miskin – Rentan miskin. Hasil pendaftaran tersebut selanjutnya akan diverifikasi melalui aplikasi dari TNP2K. Bappeda dalam hal ini hanya bertindak selaku Koordinator  dari seluruh rangkaian penanganan program Taskin di parepare, terang Mantan Pejabat Dinas Pendidikan ini. (Effendy)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here