Kembalikan Berkas Rastra Jaksa Tunggu 3 Hari, Penyidik Sentra Gakkumdu Lengkapi Berkasnya

0
83

PAREPARE, CNews.Com — Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Parepare mengembalikan berkas perkara pidana Kasus Pemanfaatan Program Pemerintah Walikota Parepare non aktif, Taufan Pawe (TP) yang ditetapkan tersangka, untuk dilengkapi Penyidik Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu), alias berkas P18.

Meski demikian, jaksa memberikan waktu kepada penyidik Sentra Gakkumdu selama 3 (tiga) hari kedepan untuk melengkapi kekurangan berkas perkara yang menyeret Petahana sebagai tersangka ini.

Hal tersebut dikatakan Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Parepare, Idil, saat dikonfirmasi di Kantor Kejaksaan Parepare, Rabu (22/5/2018).

“Setelah kami (Jaksa) teliti selama tiga hari, masih ada yang kurang, makanya kami kembalikan lagi berkasnya ke penyidik Sentra Gakkumdu untuk dilengkapi alias berkas P18, dan kami menunggu tiga hari kedepan untuk dilengkapi,” kata Kordinator Jaksa Gakumdu ini.

Terlepas dari putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan gugatan TP terhadap KPU Kota Parepare terkait Pelanggaran Administrasi Pemilukada, Mantan Kasi Pidum Kejari Sidrap ini menegaskan, kasus yang telah mentersangkakan Walikota Petahana Taufan Pawe ini dipastikan tetap berlanjut. Meski salinan putusan resmi dari MA sejauh ini belum diterima KPU Kota Parepare tanpa alasan yang jelas.

“Kasus ini (pidana rastra) berbeda dengan gugatan di MA. Ini menyangkut pidana sementara di MA administrasi, jadi penanganannya terpisah. Makanya kasus ini tetap lanjut,” tegasnya.

Idil memastikan, kalau berkas perkaranya sudah dinyatakan lengkap alias P21, pihaknya akan melimpahkan ke Pengadilan Negeri Parepare.

Taufan Pawe sendiri, ditetapkan tersangka dalam Kasus Pelanggaran Pidana Pemilukada yakni Program Rastra, dengan dijerat Pasal 188 UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Adapun bunyi Pasal 188 yakni setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Sebelumnya, Taufan Pawe diperiksa di Bawaslu Provinsi Sulsel usai dua kali tidak memenuhi panggilan Pemeriksaan penyidik Gakkumdu sebagai tersangka.(Effendy)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here