Polda Sulsel Segera Jadwalkan Pemeriksaan Kepala Dinas DPMD Kabupaten Takalar

0
64

MAKASSAR — Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Sulsel memastikan akan melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Takalar.

Hal tersebut disampaikan langsung Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Sulsel, Kombes Pol Yudiawan Wibisono.

Pemeriksaan terhadap Kadis DPMD Kabupaten Takalar terkait aduan dugaan penyalahgunaan dana desa yang diterima Polda Sulsel. Namun sejauh ini jadwal pemanggilan Kadis tersebut belum ada.

“Pasti semua diperiksa, tunggu saja. Kadis belum diperiksa, harus ada jadwalnya.Kita koordinasi juga dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), kata Yudhiawan, Rabu (12/9/2018) siang tadi.

Yudhiawan menyebutkan terkait aduan penyalahgunaan dana desa tersebut, puluhan kepala desa di Kabupaten Takalar telah dimintai keterangan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel.

“Terkait pemeriksaan kades sudah banyak, saya tidak tahu jumlahnya, puluhan,” sebut Yudhiawan.

Yudhiawan menjelaskan dugaan penyelewengan dana desa diadukan oleh LSM ke Polda Sulsel. Dimana diduga ada program- program yang harus dimasukkan untuk keperluan dana desa dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).

“Soal program tidak fiktif, programnya ada tapi sebenarnya tidak perlu. Soal mark up masih dalam pendalaman,” jelas Yudhiawan.

Sebelumnya Yudhiawan menegaskan dalam kasus tersebut bukan kepala desa yang diadukan. Namun yang diadukan adalah oknum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

“Perkara di Kabupaten Takalar terkait dana desa, kami menerima laporan pengaduan dari LSM dan sebenarnya bukan para kepala desa yang diduga menyelewengkan dana desa tetapi Oknum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,” ungkap Yudhiawan pada , Selasa (11/9/2018) lalu.

Dalam kasus tersebut, oknum dinas tersebut diduga memaksa para Kepala Desa untuk memasukkan program-program dalam penggunaan Dana Desa. Pasca menerima aduan tersebut, pihak Dirkrimsus Polda langsung berkordinasi dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Koordinasi tersebut dimaksudkan agar pihak APIP mengetahui persoalan tersebut. Demikian dikutip dari salah satu media. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here