PARAH !!! Diduga Tak Dapat Bagi Hasil Dari Penerapan Parkir D’Maleo dan Matos, Asri Anas Geram ke Pemda dan DPRD

0
71

MAMUJU, CNEWS — Pemerintah Kabupaten Mamuju diduga tak mendapatkan bagi hasil dari penerapan tarif parkir oleh manajemen Hotel D’Maleo dan Maleo Town Square mendapat reaksi dan komentar keras dari anggota DPD-RI perwakilan Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Asri Anas.

Anggota DPD-RI Asri Anas menilai, dengan diduga tidak adanya bagi hasil yang masuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), semakin memperjelas bahwa Pemerintah Daerah dan DPRD tidak trasnparan dan jelas dalam menyusun Perda perparkiran.
“Kalau memang tidak ada yang masuk ke Pamda, yang kurang paham menyusun dan membuat Peda itu Pemda dan DPRD dalam menyusun perda parkir, selama dalam wilayah Mamuju harusnya Pemda dapat bagian, sebab pedoman biaya parkir dibuat dalam perturan daerah bukan peraturan swasta,”ucap Asri Anas via Whatsaap, Minggu, 06/01/19.
Selain itu ia juga menambahkan, meski Perda tersebut tidak melalui proses uji Publik secara langsung, dinilainya tetap berlaku namun dalam peroses penyusunan itu dianggap telah  melangkahi syarat utama dari penyusunan suatu peraturan daerah.
“Tetap berlaku, tapi ada hal yang dilangkahi dalam proses pembuatan suatu perda yaang benar dan baik,  sebab suatu perda harus ada uji publik dan dengar pendapat masyarakat, tetapi saya kira DPRD adalah melakukan, masa Perda disahkan tanpa uji publik,” ungkapnya.
Lebih lanjut Ketua DPW Partai Amanat Nasional Provinsi Sulawesi Barat tersebut menuturkan, adapun yang menjadi pedoman utama dalam pembuatan suatu Perda yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan,.Undang-Undang Nomor 32  tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1136 sampai denga pasal 1147, serta peraturan Mendagri Nomor 16 Tahun 2006, tentang prosedur penyusunan, pembuatan Perda berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011.
“Jadi uji publik dilakukan bukan saat Perda sudah jadi, tapi saat penyusunan materi dan substansi jadi kalau Perda perparkiran dilakukan denga biaya sah – sah saja menurut saya, sisa yang harus dibahas adalah berapa bagian dari pemerintah dari biaya parkir, sebab subtansi ada dalam regulasi Perda yang disusun,” tutupnya.(Mp)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here