Diduga Beri Keterangan Palsu Saat Sidang, Pekan Ini Masram Bakal Adukan Ketua KPU – RI ke DKPP

0
69

MAMUJU, CNEWS — okoh pemuda Provinsi Sulawesi Barat Masram Globe, mengaku akan mengadukan Ketua KPU-RI Arif Budiman, ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Menurut Masram langkah tersebut rencananya akan dilakukan, karena ia menduga Ketua KPU-RI Arif Budiman telah  memberikan keterangan palsu, pada sidang DKPP terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, yang dilaksanakan di tanggal 11 Juli tahun 2018 lalu.
“Dalam persidangan tersebut Ketua KPU RI, telah memberikan keterangan tidak benar dalam menjawab pertanyaan salah seorang anggota majelis DKP,  yang menyakan apakah pihak teradu dalam hal ini pihak KPU – RI tidak pernah menjawab dan atau menindak lanjuti laporan atau pengaduan masyarakat yang disampaikan Pengadu pada tanggal 10 April 2018,” ucap Masram melalui press rilisnya, Rabu,09/01/19.
Selain itu ia juga menambahkan, bahwa jawaban  Ketua KPU RI saat memberikan keterangan bahwa dirinya pernah menandatani surat yang ditujukan kepada pengadu, sehingga ina menilai pernyataan yang di lontarkan Arif Budiman, tersebut, adalah sebuah keterangan yang tidak benar.
“Karena sampai saat ini saya tidak pernah menerima surat dimaksud, bahkan dalam jawaban tertulisnya pihak KPU – RI mengatakan, bahwa oleh karena proses seleksi calon anggota KPU Provinsi Sulawesi Barat telah sesuai ketentuan, sehingga menurut para teradu tidak ada hal yang perlu ditindak lanjuti terkait dengan laporan pengaduan pengadu, sehingga sangat jelas bahwa Ketua KPU-RI dalam keterangannya dalam persidangan adalah sebuah keterangan yang tidak benar dan Ketua KPU – RI telah berbohong dalam persidangan,”ungkapnya
Lebih lanjut ia menuturkan, bahwa sebagai penyelenggara sangat tidak patut Arif Budiman melakukan kebohongan, karena hal tersebut dinilai bertentangan dengan norma etika yang  diatur dalam peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara, di pasal 1 angka 4, berbunyi, Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh penyelenggara Pemilu.
“Atas perilaku tersebut, dalam minggu ini saya akan mengadukan Ketua KPU-RI ke DKPP atas pelanggaran kode etik, hal ini penting karena seorang penyelenggara Pemilu seharusnya menjungjung tinggi nilai-nilai kejujuran dalam melaksanakan tugasnya,” tutupnya. (Mp)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here