WARNING !!! Wakil Ketua Umum DPP-Apkan RI, Ahmadi Pallaki : Kami akan Kawal dan Monitoring Kisruh Parkir Dikuasai D’Maleo dan Matos di Mamuju

0
99

MAKASSAR, CNEWS — Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Pemantau Kinerja Aparatur Negara (DPP-Apkan) Republik Indonesia, Ahmadi Pallaki SH ikut memberi reaksi keras terhadap pungutan parkir yang dikuasai oleh pihak swasta D’Maleo dan Matos yang diduga tanpa sharing atau bagi hasil yang jelas dan transparan kepada pemerintah daerah Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat.

Sikap tidak transparan oleh pengelola parkir dari pihak swasta tersebut dinilai akan sangat merugikan masyarakat Mamuju. “Tidak boleh itu pendapatan parkir semua dikuasai oleh swasta dalam hal ini D’Maleo dan Matos, oleh karena itu, harus jelas berapa yang diperoleh oleh Pemda Mamuju sebagai kontribusi buat pendapatan daerah,” kata Ahmadi kepada Celebesnews, Rabu (8/1/2019).

Tidak hanya itu, Ahmadi juga mengecam keberadaan pengusaha yang bandel tidak taat serta patuh terhadap peraturan daerah. “Aturan itu jangan diakal-akali, kalau mau berinvestasi patuhi aturan,” tandasnya.

Ahmadi menjelaskan, penegasan tersebut untuk menghindari spekulasi jangan sampai kemudian ada asumsi yang muncul bahwa konstribusi terhadap pendapatan parkir dari kedua pihak swasta tersebut akan diberikan atau dikompensasi dalam bentuk Corporate Sosial Responsibility (SCR). “Nah, ini lebih parah lagi kalau ada atau muncul pikiran seperti itu, konstribusi parkir ke Pemda akan diberikan dalam bantuk CSR, itu sudah sangat salah,” terangnya.

Pendapatan parkir tidak boleh dicampur adukkan dengan CSR, karena itu memang merupakan program sebuah perusahaan yang wajib dikeluarkan dengan keberadaannya.

Dengan tidak jelasnya besaran konstribusi pendapatan parkir kepada Pemda Mamuju, disampaikan Ahmadi, Apkan akan mengawal dan terus melakukan monitoring terhadap persoalan ini. “Kami akan lihat dan pelajari celahnya, bila disitu ada potensi pelanggaran hukum, maka kami akan laporkan persoalan ini kepada aparat penegak hukum, termasuk bila ada oknum pejabat maupun legislatif yang terlibat dalam persoalan ini,’ tutupnya. (redaksi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here