Soal Polemik Pungutan Tarif Parkir, Pemda Mamuju tak Berkutik, D’Maleo Ngotot tak Akan Beri Konstribusi ke Pemda

0
355

MAMUJU, CNEWS — Bupati Kabupaten Mamuju Habsi Wahid serta Charlie Wijaya  Komisaris perusahaan D’maleo hotel dan Convention Mamuju, akhirnya angkat bicara terkait polemik pemberlakuan tarif parkir.

Bupati Kabupaten Mamuju Habsi Wahid mengaku, keberadaan Perda perparkiran hanya berfungsi memberikan izin bagi masyarakat, baik secara personal, maupun kelembagaan untuk melakukan usaha parkir, namun tidak dapat dijadikan pegangan bagi pemegang izin, dalam menarik pajak dari hasil parkir, sehingga saat ini  pihaknya tengah menyusun Perda pajak parkir, guna tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah.

“‘Oleh karena kita sementara menyusun perda pajak parkir, untuk menindak lanjuti Undang-undang 28 itu tentang pajak daerah, na sekarang kita sudah ada rancangannya,” ucap Habsi Wahid saat dikonfirmasi di Kantornya, Rabu, 09/01/19.

Selain itu ia juga menambahkan, dikarenakan dalam membahas rancangan tersebut, akan memakan waktu lama, dilain sisi ia melihat adanya potensi di D’Maleo dan Matos yang perlu mendapat respon cepat guna meraut anggaran  daerah, sehingga dibuatlah Peraturan Bupati tentang tarif parkir.

“Tarif biaya parkir ini mencantumkan biaya – biaya parkir, yang bisa dipungut oleh pemegang izin, tentu berdasarkan hasil studi banding kita,  dan juga berpedoman pada undang – undang 28 itu,” ungkapnya.

Lebih lanjut ia menuturkan, didalam Perbup tersebut tidak tertera besaran nilai yang masuk ke kas daerah, sehingga dibuatlah suatu perjanjian antara dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju, agar manajemen Hotel D’Maleo dan Matos, untuk memberikan Corporate Social Responsibility (CSR) sebesar 10 %, sekaligus menjadi pendapatan daerah.

“Pada intinya dapat 10% dalam kondisi peraturan daerah, nanti setelah ada perdanya didalam undang – undang  28 bisa kita pungut antara maksimal 30%, tapi kita belum karena belum ada perda, sehingga pihak penerima izin ini hanya mampu untuk memberikan CSR 10%,” tutupnya.

Sementara itu ditempat yang berbeda, hal senada pun diutarakan oleh Komisaris perusahaan D’maleo hotel dan Convention Mamuju Charlie Wijaya mengutarakan bahwa dari pihaknya telah memberikan CSR, sebagaimana yang telah diatur oleh Pemda.

“Dari perusahaan itu membuat CSR, di CSR itu diatur oleh Pemda sendiri, karena melanggar itu Pemda kalau dia pungut,” ucap Charlie Wijaya saat dikonfirmasi di Ruang Kerjanya di Matos.

Lebih lanjut ia menuturkan, terkait keberadaan CSR yang berjumlah 10% tersebut, adalah merupakan hasil saat pihaknya menyurat langsung, ke Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju.

“Surat saya yang masuk ke perhubungan, bahwa kami bersedia untuk memberikan CSR, dan itu sudah oke,” ungkapnya.

Selain itu ia juga menambahkan, bahwa dari besaran 10% tersebut, bisa saja mengalami perubahan jika nantinya muncul atau lahir perda pajak parkir, namun semua berdasarkan hasil analisa yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju.

“Kita sama-sama masih buta ini bos ini kan barang baru, jadi silahkan nanti Perdanya diatur seperti apa, itu tergantung dari Pemda sendiri,” tutupnya.(Mp) 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here