Soal Laporan SLM-Pers ke DPRD Luwu Utara, Sekretaris Komisi Dua, Mahfud Sidiq : Kami akan Tindak Lanjuti dan Usut Payung Hukum Pungutan Pemabayaran Kiriman Cargo di Bandara Masamba-Rampi

0
74

LUWU UTARA, MASAMBA, CNEWS — Sekretaris Komisi Dua DPRD Luwu Utara , Mahfud Sidiq Irjas berjanji bakal menindak lanjuti dan merespon laporan Forum LSM-Pers Luwu Utara terkait keluhan masyarakat Kecamatan Rampi atas pengiriman barang melalui jasa cargo rute Rampi-Masamba yang sering kehilangan.

Mahfud menjelaskan, merespon keluhan masyarakat tersebut pihaknya akan mendalami persoalan ini dan bakal mencari tahu permasalahan yang sering dialami oleh masyarakat Rampi tersebut.

“Kami akan mendalami keluhan masyarakat ini, dan merespon untuk segera dilakukan pembahasan lanjutan terkait adanya laporan dari lembaga LSM-Pers yang mewakil masyarakat Rampi,” ujarnya kepada Celebesnews pada, Selasa (23/1/-2019)

Tidak hanya itu, Mahfud berjanji bila kemudian ditemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola Bandara perintis di Luwu Utara ini, DPRD Luwu Utara akan memberikan teguran. “Kami tengah mempelajari persoalan ini termasuk akan mencari tau dasar atau payung hukum yang digunakan oleh pengelola Bandara Andi Djemma Masamba dan Rampi dalam menunjuk BUMDES mengelola jasa pengiriman cargo di Luwu Utara,” tandasnya.

Selanjutnya, kata dia, bila kerjasama pengelola Bandara Andi Djemma Masamba dan Rampi bersama BUMNDES hanya berdasarkan MoU kedua belah pihak, maka Komisi Dua DPRD Luwu Utara akan mencari celah hukum sebab karena bukan tidak mungkin disitu ada potensi yang seharusnya masuk jadi pendapatan daerah tetapi hanya dinikmati oleh pihak-pihak tertentu.

“Kami akan mengawasi dan mendalami dasar pengelola bandara dan BUMDES menjalin kerjasama. Jangan sampai hanya menguntungkan mereka sendiri, tidak ada konstribusi buat Luwu Utara,” ujarnya.

Ditegaskan oleh Mahfud, di Luwu Utara siapa pun boleh masuk melakukan investasi dan membangun usaha, tetapi semua harus taat aturan. “Kami akan rapatkan dan dalami keluhan masyarakat Rampi ini, termasuk mencari tau dasar atau payung hukum yang digunakan oleh Pengelola Bandara Andi Djemma Masamba dan Rampi bersama BUMDES dalam mengelola jasa cargo pengiriman barang pesawat perintis ini,” terangnya.

Ditambahkan oleh Mahfud, sebagai langkah awal dari tindak lanjut persoalan ini, Komisi Dua DPRD Luwu Utara tengah melakukan study banding ke Poso sebagai salah satu daerah yang selama ini dinilai cukup baik dalam pengelolaan pelayanan pengiriman barang melalui jasa cargo milik pesawat perintis.

“Nah, kami sementara menunggu kedatangan teman-teman dari study banding tersebut, setelah itu kami akan lakukan rapat internal untuk membahas persoalan ini,” tutupnya. ( LAPORAN : SAMSIR JURNALIS CELEBES NEWS BIRO LUWU UTARA )
:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here