USUT !!! Dugaan Penyimpangan Rehabilitasi 15 Puskesmas di Makassar, Pendemo Datangi Kantor Dinas Kesehatan

0
93

MAKASSAR — Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Mahasiswa Indonesia dan beberapa organisasi melakukan aksi unjuk rasa didepan kantor Dinas Kesehatan Kota Makassar, Rabu (27/2).

Aksi tersebut dilakukan sejumlah mahasiswa dan organisasi gabungan terkait dengan adanya isu korupsi fasilitas Kesehatan di Kota Makassar. Mereka menuntut adanya dugaan penyimpangan rehabilitasi 15 Puskesmas di Dinas Kesehatan kota Makassar.

Dugaan tersebut didasari oleh laporan dan pulbaket dari 15 proyek pembangunan Puskesmas hanya 3 unit yang selesai. 3 unit yang selesai itu adalah Puskesmas Rappokalling dengan anggaran Rp. 2,8 Milliar, Puskesmas Tamangapa senilai Rp. 4,8 Milliar dan Puskesmas Pembantu Pulau Langkai sebesar Rp 2,2 Milliar.

Sementara itu 12 proyek pembangunan lainnya masih bermasalah dan dalam tahap perampungan.

Dugaan pelanggaran dan penyelewengan anggaran ditemukan karena ke-12 proyek tersebut telah dilaporkan rampung 100% kepejabat pembuat komitmen (PPK) dan PHO, dengan realisasi pencairan anggaran telah lunas.

Andi Iwan jenderal lapangan aksi mengatakan, data yang diperoleh ada 6 proyek puskesmas yang telah menyeberang tahun dan tak selesai kemudian ada 6 lagi yang lainnya mendapat addendum atau perpanjangan pengerjaan seperti Puskesmas Kodingareng, Layang, Tarakan, Antang, Malimongan baru dan Pattingalloang.

“Sejumlah bangunan puskesmas yang terindikasi tak selesai seperti puskesmas kodingareng yang dikerjakan oleh PT. Rimba raya utama dengan kontrak Rp.2,8 Milliar dan Puskesmas Batua dengan nilai Rp. 2,5 Milliar yang dikerjakan oleh PT. Sultana Nugraha,” ungkap Andi Iwan, ditemui usai aksi didepan kantor Dinkes Makassar, Rabu (27/2).

Ia menambahkan, dari beberapa temuan dan hasil investigasi tersebut yang menjadi dasar dan diduga pihak pihak Dinkes Makassar lalai dan tidak mekakukan pengawasan sehingga pekerjaan rehabilitasi tidak selesai dikerjakan oleh kontraktor.

Andi Iwan menambahkan jika tuntutan aksinya tersebut meminta untuk tangkap dan adili kontraktor yang mengerjakan proyek fasilitas Kesehatan tersebut, mendesak Kadis Kesehatan untuk melakukan transparansi anggaran rehabilitasi serta mendesak Kadis Kesehatan untuk memperhatikan fasilitas kesehatan masyarakat. (km)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here