Kapak-Indonesia Seruduk Gedung KPK, Desak Tuntaskan Kasus Dugaan Korupsi Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Lukman Abunawas

0
84

Kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Lukman Abunawas masih belum ditangani oleh aparat penegak hukum. Dalam hal ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kasus korupsi yang pernah dilakukan oleh Lukman Abunawas saat menjabat Bupati Konawe belum ditangani oleh KPK maupun aparat penegak hukum lainnya. Diantara kasus korupsi yang melibatkan Lukman Abunawas adalah dugaan korupsi dana pesangon anggota DPRD di kabupaten itu tahun 2003 senilai kurang lebih Rp 2,2 miliar, dan sudah ditetapkan sebagai tersangka pada Juni 2004 oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara.

Selain itu, mencermati Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD Kabupaten Konawe periode 2007-2009, ditemukan banyak sekali penyimpangan.

Atas dasar itu, Ratusan masa yang tergabung dalam Komite Aksi Pemuda Anti Korupsi (Kapak-Indonesia) menggeruduk kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada, Rabu (13/3) siang untuk mendesak KPK segera memproses hukum dugaan korupsi Lukman Abunawas.

Koordinator aksi, Laode Kamaludin mengatakan, aksi ini mendesak KPK untuk membuka kembali kasus mantan Bupati Konawe itu yang diduga telah melakukan banyak pelanggaran dan penyimpangan yang bermuatan KKN selama ia menjabat.

“Masih banyak lagi dugaan korupsi yang dialamatkan kepada Lukman Abunawas. Karena itu kami mendesak KPK untuk memproses hukum dugaan korupsi Lukman sebesar Rp 5,731 miliar dan dugaan suap sebesar Rp 3,7 miliar, setelah terbitnya SK pemberhentian sementara oleh Mendagri saat itu, M Maruf.” tutur Laode.

Laode menegaskan rentetan pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan oleh Lukman Abunawas, seharusnya dapat membuka mata para penegak hukum untuk segera memanggil dan memproses hukum secara adil.

Menyikapi hal itu, Kapak-Indonesia mendesak KPK memanggil Wakil Gubernur Sultra Lukman Abunawas dalam kapasitasnya sebagai mantan Bupati Konawe.

Menurut Laode, Indonesia adalah negara hukum yang harus tegak tidak pandang bulu, jabatan dan kekuasaan.
“Komitmen tersebut telah menjadi bagian tak terpisahkan dari Nawacita Presiden Joko Widodo.” kata Laode.

Diketahui, aksi demonstrasi yang berlangsung sekitar satu jam itu nyaris bentrok dengan aparat keamanan, akibat para demonstran melakukan pembakaran ban vekas di depan Gedung KPK. Para demonstran juga mendesak agar KPK tegas dalam menjalankan tugasnya. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here