DPRD Makassar Akan Panggil BPJS Kesehatan Perjelas Biaya yang Termaktud Dalam Permenkes 51/2018.

0
57

MAKASSAR — Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar, Sampara Sarif segera memanggil pihak BPJS Kesehatan Makassar untuk memperjelas soal urunan biaya yang termaktud dalam Permenkes 51/2018.

Menurutnya, rumor peraturan tersebut sudah beredar dan membuat masyarakat menjadi panik.

“Sebetulnya dalam permenkes ini belum menetapkan apa saja yang dikenakan urunan ini. Sehingga peraturan tersebut belum bisa jalan. Kalau kami di dewan tentu melihatnya jika saat ini ada defisit (BPJS Kesehatan),” katanya, Selasa (29/01/2019).

“Selain itu, ada juga kemungkinan tidak patuhnya peserta BPJS membayar premi,” sambungnya.

Menurutnya, defisit yang dialami BPJS Kesehatan tidak seharusnya dibebankan kepada peserta. Bahkan kata dia, pemerintah harus siap menerima kondisi, sebab jaminan sosial bukan menyangkut untung rugi.

“Jadi negaralah yang harus­nya menanggung kerugian tersebut karena ini menjadi tanggung jawab negara sesuai undang-undang. Masyarakat tidak akan serta merta menyetujui, harus ada rasionalisasi,” pungkasnya.

Apa yang disampaikan Sampara Sarif merupakan bentuk respon terhadap keluhan salah satu warga di Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Baso (40).

Meski dirinya sudah membayar premi setiap bulannya, Baso menilai dalam aturan baru tersebut ada tambahan biaya bagi perserta untuk rawat jalan dan rawat inap.

“Saya tidak setuju dengan adanya tambahan bagi peserta BPJS Kesehatan non-penerima bantuan iuran ini. Sebab, peserta BPJS Kesehatan mandiri sudah membayar premi yang dibebankan setiap bulannya,” tuturnya.

Diketahui, Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan Permenkes 51/2018 tentang pengenaan iuran biaya BPJS Kesehatan dan selisih biaya program JKN-KIS.

Dalam permenkes tersebut menyebutkan setiap peserta BPJS dalam mendapatkan layanan kesehatan di era jaminan kesehatan nasional (JKN) akan berlaku tarif yang besarannya telah diatur.

Dalam regulasi baru itu akan berlaku tarif bagi pasien anggota peserta BPJS untuk mendapatkan layanan kesehatan berupa rawat jalan. Selain itu, setiap pasien peserta BPJS yang mendapatkan layanan bukan rawat inap harus membayar tarif tertentu. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here