Februari, DPRD Makassar Belum Bahas Empat Pansus

0
56

MAKASSAR – Memasuki bulan kedua Triwulan I tahun ini, sejumlah prioritas program legislasi daerah (prolegda) belum juga dibahas. Empat prolegda sejak dibentuk awal Januari lalu belum juga memulai pembahasan.

Dari hasil pantauan hanya beberapa dewan yang datang dan pergi tanpa agenda rapat satupun. Padahal pasca paripurna yang dilakukan bulan lalu. Seharusnya sudah ada empat pansus yang membahas empat prolegda yaitu, Perlindungan Anak, Pendidikan Anak, Penyertaan Modal PT Bank Sulselbar dan Perubahan Status PDAM.

Namun Jadwal tersebut tidak kunjung dibahas dan sangat lambat mengingat ditahun 2018 ada 33 Program Legislasi Daerah (Proglegda) belum di tetapkan. Sedangkan masuk di bulan Februari belum ada satupun pembahasan yang dibahas.

Badan Musyawarah (Bamus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar pun belum menyusun agenda perihal jadwal agenda rapat dewan. Akibatnya, Sekretariat DPRD terlihat sepi aktifitas. Hanya beberapa dari mereka yang terlihat berlalu lalang keluar masuk komisi tanpa agenda yang jelas.

Menanggapi hal tersebut, Koordinator Bamus DPRD Makassar, Erick Horas mengatakan, untuk sementara ini Bamus sudah menyerahkan rapat pansus ke ketua pansus masing-masing yang diharapkan dapat berjalan sesuai tanggal yang ditetapkan, sedangkan jadwal pembahasan 29 Proglegda masih menunggu naskah akademik dari pihak Pemerintah Kota.

“Itu bukan wewenang bamus lagi untuk mengatur jadwal pansus, karena sudah ranah ketua pansus untuk menjadwalkan. Kita bamus belum mengeluarkan serangkaian agenda pembahasan Proglegda sebab masih menunggu naskah akademik dari pemkot dan kita juga tidak mau terlalu jauh membahas itu karena itu tugas dari Badan Legislatif (Baleg),” ungkapnya di DPRD Makassar.

Sesuai jadwal yang ditetapkan Bamus ada agenda yang akan dilangsung yaitu reses pertama masa sidang ketiga, Kedua rapat evaluasi dan monitoring yang akan dilangsungkan bulan maret dan rapat kunjungan dewan.

Lanjut Wakil Ketua DPRD Makassar ini, pada awal tahun fungsi dewan sebagai pengawas akan dimaksimalkan dengan tidak mengulang kepadatan jadwal sepeti tahun 2017 lalu, sehingga menunggu tindakan dari pemkot untuk menuntaskan secepatnya draft dan Pansus sudah bisa kembali mengagendakan rapat pembahasan.

“Sebab seluruh satuan perangkat kerja daerah (SKPD) selaku kuasa penggunaan anggaran (KPA) juga belum melaksanakan program kerjanya. kita hanya berharap setelah adanya naskah sudah ada jadwal yang biksa ditetapkan,” ujarnya. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here