Soroti Pak Ogah, DPRD: Pemkot Kurang Koordinasi

0
54

MAKASSAR – Penanganan Pak Ogah di kota Makassar terkesan tak optimal. Apalagi tak ada koordinasi antar stakeholder seperti Dinas Perhubungan (Dishub) Makassar, Dishub Sulsel, dan BPPT Sulselbar. Kondisi ini sangat disesalkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar.

Anggota Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Makassar, Susuman Halim mengaku sangat menyayangkan tiga instansi ini jalan sendiri-sendiri untuk penanganan Pak Ogah di U Turn atau putar balik arah jalan.

Sugali sapaan akrabnya menilai tiga instansi ini seharusnya membentuk tim bersama untuk penangan Pak Ogah. “Ini hanya persoalan kordinasi. Kalau itu kewenangannya provinsi atau pusat, maka pemerintah harus punya inisiatif untuk menangani masalah tersebut,” tutur Sugali saat ditemui di kantor DPRD Kota Makassar.

Politisi Partai Demokrat ini menentang adanya pergerakan Dishub Sulsel yang tidak melibatkan Dishub Kota Makassar dalam penanganan Pak Ogah.
“Dishub Provinsi juga tidak boleh semena-mena melakukan penertiban tanpa melibatkan Dishub Makassar,” tegasnya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) membentuk tim khusus untuk menertibkan pak ‘Ogah’ setiap bembelokkan jalan di Kota Makassar. TIm ini melibatkan TNI dan Polri bersama Satpol PP, BPTD Wilayah XIX Sulselbar dan Dinas Perhubungan.

Tim yang dinamakan Garnisun itu mulai berpatroli di jalan-jalan beberapa waktu yang lalu. Tim terpadu yang di SK-kan oleh gubernur ini akan mengambil langkah konkret dan tegas dalam menertibkan Pak Ogah di Makassar. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here