Demo di Kejaksaan Tinggi Sulsel, Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi Desak Kejati Tangani Dugaan Korupsi DAK Enrekang

0
72

MAKASSAR — Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (Ampak) kembali sambangi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel, Kamis (21/11/2019).

Kedatangan ratusan mahasiswa itu, terkait kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Enrekang tahun anggaran 2015 sebesar Rp39 miliar.

Mereka hendak menemui pimpinan Kejati guna memperlihatkan dan menyerahkan bukti-bukti terkait kejanggalan kasus DAK 2015 yang justru dipecah-pecah menjadi 126 paket yang kemudian diberikan kepada orang-orang dekat Bupati Enrekang, Muslimin Bando untuk dikerjakan.

“Padahal, DAK 2015 ini sebenarnya diperuntukkan untuk proyek pembangunan bendung jaring baku air Sungai Tabang di Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, tetapi pada pelaksanaannya di lapangan dialihkan membiayai kegiatan irigasi pipanisasi tertutup dan anggarannya pun dipecah menjadi 126 paket pengerjaan,” terang Nur Alim, Jendral Lapangan Aksi.

Menginginkan adanya dialog bersama pimpinan Kejati Sulsel, namun hampir satu jam aksi, pihak Kejati Sulsel tak ada juga inisiatif untuk menemui peserta aksi, akhirnya darĺ depan gedung Kantor Kejati tersebut sambil membakar ban bekas di tengah jalan dan aksi tersebut sempat memacetkan jalanan hingga beberapa jam.

“Aksi kali ini adalah aksi yang kedelapan kalinya dan harapan kami hanya ingin bertemu untuk menyerahkan data kepada pihak pimpinan Kejati, sebab dari awal kami menginginkan keseriusan untuk penanganan kasus ini,” terangnya.

“Kami ingin memperlihatkan bagaimana proses uang cair ke rekening rekanan lebih duluan ketimbang penetapan pemecahan paket menjadi 126 paket. Serta kontrak yang memang sudah ada dua bulan sebelum adanya kepastian di tanggal 30 Desember untuk dipecah-pecahkan menjadi 126 paket yang kami sebut sebagai pencairan siluman,” tambahnya.

Nur Alim berharap, penegak hukum di Kejati tidak menutup mata akan kejadian luar biasa di Kabupaten Enrekang ini.

“Sebagaimana yang kita ketahui korupsi sudah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa setara dengan teroris dan harus menjadi lawan bersama. Kasus DAK Enrekang adalah kejadian luar biasa,” jelas Nur Alim yang juga Kepala Bidang Advokasi Dai Organisasi Hisma.

Setelah mengetahui pimpinan Kejati meninggalkan lokasi, massa dari Ampak kemudian meminta masuk ke dalam pelataran untuk membentangkan spanduk bertuliskan ‘Gedung Ini dalam Pengawasan Ampak’. Sambil menutup mulutnya mereka berdiri di belakang spanduk yang dibentangkan sebagai mosi tidak percaya kepada penegak hukum di Kejati yang bungkam akan kasus korupsi di Kabupaten Enrekang.

“Kami minta Kejati jangan bungkam dalam penuntasan korupsi DAK Enrekang, sebab nyata telah terkadi pelanggaran pada DAK Rp39 miliar ini,” jelasnya.

Adapun beberapa poin tuntutan Ampak, yakni:

1. Mendesak pihak Kejati untuk transparansikan penanganan kasus korupsi DAK 2015 di Kabupaten Enrekang

2. Panggil dan periksa pihak legislatif dan eksekutif periode lalu untuk dimintai keterangannya

3. Pihak Kejati jangan mengulur waktu untuk mentersangkakan pihak yang kemudian terkait dalam kasus DAK 2015 di Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang

4. Usut tuntas dugaan mark up anggaran kasus korupsi bendung jaringan air baku Sungai Tabang di Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang

5. Usut tuntas pencairan dana siluman dari kasus korupsi dana DAK 2015 dimana pencairan di rekening rekanan lebih duluan dari pemecahan 126 paket.

Diketahui, Dana Alokasi Khusus (DAK) bantuan Pemerintah Pusat senilai Rp39 miliar tersebut, diperuntukkan untuk membiayai proyek pembangunan bendung jaringan air baku Sungai Tabang yang berlokasi di Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, Sulsel.

Anggaran DAK tersebut kemudian dimasukkan dalam pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Enrekang di tahun anggaran 2015.

Namun dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Enrekang (Pemkab Enrekang) melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Dinas PUPR) Kabupaten Enrekang memanfaatkan anggaran tersebut dengan kegiatan yang berbeda. Yakni anggaran yang dimaksud digunakan membiayai kegiatan irigasi pipanisasi tertutup dan anggarannya pun dipecah menjadi 126 paket pengerjaan.

Pemkab Enrekang diduga telah melanggar Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 36 tahun 2015 yang mengatur tentang peruntukan anggaran DAK yang dimaksud.

Selain itu, 126 paket pengerjaan yang dibiayai menggunakan anggaran DAK tersebut juga diduga fiktif. Dimana ditemukan beberapa kejanggalan. Diantaranya proses pelelangan, penerbitan Surat Perintah Kerja (SPK) hingga Surat Perintah Pencairan Anggaran (SP2D) dari kas daerah ke rekening rekanan, lebih awal dilakukan sebelum tahap pembahasan anggaran.

Proses lelang hingga penerbitan surat perintah pencairan anggaran dilakukan pada 18 September 2015. Sementara pembahasan anggaran untuk pengerjaan proyek hingga pengesahannya, nanti dilakukan pada 30 Oktober 2015.

Laporan kegiatan anggaran DAK tersebut diduga dimanipulasi atau laporan fiktif yang dilakukan rekanan bekerjasama dengan panitia pelaksana dalam hal ini Dinas PUPR Kabupaten Enrekang guna mengejar pencairan anggaran sebelum tanggal 31 Desember 2015.

Progres pekerjaan di lapangan baru mencapai sekira 15-45 persen. Bahkan, ada yang masih sementara berlangsung hingga awal tahun 2016. Tak hanya itu, hampir 126 paket pengerjaan yang menggunakan DAK tersebut, diketahui tidak berfungsi. Sehingga tak dapat diambil azas manfaatnya oleh masyarakat Enrekang secara luas.

Hingga saat ini, terdapat sembilan paket pengerjaan pipa yang bahan meterilnya masih terdapat di lokasi dan tak ada proses pengerjaan. Bahkan, enam paket pengerjaan pemasangan pipa lainnya pun diketahui anggarannya telah dicairkan, tetapi pengerjaan tak dilakukan. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here