Utang Pemprov Sulsel Capai Rp500 M

0
68

MAKASSAR — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel hingga kini masih disibukkan dengan pembayaran pelunasan utang. Bahkan kalaborasi antara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan inspektorat Sulsel sementara melakukan review sejauh mana utang pemprov tersebut.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulsel, Muhammad Rasyid saat dikonfirmasi oleh media mengakui bahwa hingga saat ini masih ada utang yang belum diketahui jumlahnya, pasalnya dari laporan yang disetor oleh rekanan masih perlu pengecekan kembali sebelum mengeluarkan surat perintah membayar (SPM).

“Tidak langsung disetujui, direview dulu apakah itu benar-benar utang atau bukan. Nilanya belum kita pastikan, nanti setelah ada SPM kita membayar,” ujarnya, Rabu (24/3/2021).

Untuk sementara, jumlah utang setelah melalui proses review sebanyak Rp300 miliar lebih. Rp174 miliar diantaranya telah terbayarkan, sehingga masih ada sekira Rp120 miliar lebih yang harus dilunasi pemprov Sulsel.

“Itu belum termasuk yang belum ada SPM nya, ini kan Rp300 miliar sudah ada SPMnya, jadi kita sudah mulai membayar,” sebut Rasyid.

Untuk melunasinya, pemprov Sulsel harus mengulik kembali atau reasesmen terhadap sejumlah kegiatan di seluruh OPD, akibatnya terjadi refocusing pada proyek non fisik serta beberapa proyek fisik.

Meski begitu, Rasyid memastikan jika kebijakan reassesmen tersebut tidak akan menggangu proyek fisik, utamanya pembangunan jalan, irigasi, dan jembatan tetap berjalan namun dikurangi volumenya.

“Misalnya jalan yang 10 kilometer perencanaan awal kita buat 7 kilo saja, yang 5 kilo jadi 4 kilo. Jadi bukan dihilangkan, dikurangi kapasitasnya,” jelasnya.

Berbeda dengan Pemprov Sulsel, anggota DPRD Sulsel justru menghitung utang Pemprov sangat besar.

Seperti yang disampaikan anggota dewan Komisi D Bidang Pembangunan, Ady Ansar. Menurutnya, berdasarkan hasil rapat yang dilakukan bersama dengan OPD pemprov terkait, pihaknya menemukan utang pemprov mencapain Rp500 miliar bahkan lebih.

“Jadi utangnya Rp345 miliar itu dari kegiatan pihak ketiga. Tetapi diluar itu, ada lagi temuan potensi utang lain sekitar Rp200 miliar lebih, diperkirakan total utang Pemprov sekitar Rp500 miliar lebih,” beber Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Sulsel ini.

Politisi Partai NasDem ini mengungkapkan, sepanjang sejarah di Sulsel, baru kali ini pemerintah gagal membayar utang pada pihak ketiga berkaitan sejumlah proyek pembangunan yang sudah selesai. Jumlah utangnya pun cukup besar sehingga harus dilakukan recofusing anggaran pada setiap OPD.

Namun Ady menjelaskan topik utama yang harus diselesaikan pemprov saat ini yakni membayar utang rekanan senilai Rp345.

“Karena (proyek) sudah dikerjakan, dan telah terbit SPM-nya, iya kan. Makanya harus dibayarkan” ungkap Ady.

Sementara, Ady menyebut, kebutuhan anggaran pemprov yang direview untuk disetujui saat ini meliputi recofusing anggaran 8 persen senilai Rp187 miliar, kemudian pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp77 miliar, serta utang pihak ketiga dalam bentuk SPM sebesar Rp345 miliar, total sebesar Rp609 miliar.

Ia merincikan, khusus untuk utang Rp345 miliar yang harus dibayarkan seperti bantuan hibah diperuntukan bagi rumah ibadah, Masjid, Gereja dan lainnya sebesar Rp14 miliar. Selanjutnya, pengembalian dana Pemilihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp25 miliar serta Rp304 miliar utang kegiatan proyek pembangunan yang telah selesai.

Sehingga, mencermati persoalan ini, tambah Ady, untuk menutupi kebutuhan anggaran Rp609 miliar tersebut, diambil dari anggaran belanja OPD sebesar Rp266 miliar, selanjutnya bantuan keuangan Rp150 miliar, Biaya Tidak Terduga (BTT), Rp20 miliar dan hibah Rp14 miliar, dengan jumlah Rp450 miliar, hanya saja itu belum mencukupi Rp609 miliar.

“Jadi angka ini yang mesti disiapkan kembali pada kebijakan parsial kedua. Sebab, masih ada, Rp159 miliar sisanya dari Rp609 miliar itu. Inilah membuat kami puyen, itulah yang dicari ini, dimana untuk menutupi itu,” ucapnya.

Kendati demikian, pihaknya akan tetap menyelesaikan persoalan ini karena telah masuk dalam Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemprov Sulsel, meski saat ini pemerintahan dijabat Pelaksana tugas (Plt) Gubenur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, setelah gubernur non aktif Nurdin Abdullah berurusan dengan KPK. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here