Pemerhati Sosial Masryadi “Dewan Diminta Tindak Lanjuti Temuan BPK, Kasubag Humas Tidak Boleh Gunakan Kendaraan Dinas, Bukan Esolan II/III”

0
97

MAKASSAR — Aktivis dan pemerhati sosial Sulawesi Selatan memberi apresiasi terhadap atensi Komisi A DPRD Makassar untuk menertibkan kendaraan dinas di lingkup Pemkot Makassar.

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sulawesi Selatan mencatat masih ada 2.792 randis milik Pemkot Makassar yang belum memiliki BPKB. Rinciannya, 1.796 unit randis roda dua dan 996 unit randis non-roda dua. Mulai dari mobil, bus, hingga truk.

Masryadi mengungkapkan kendaraan dinas di lingkup Pemkot Makassar sudah seharunya mendapat perhatian langsung dan serius dari walikota Makassar.

Tidak hanya itu, pemakaian kendaraan dinas ini perlu lebih diperketat, pejabat atau pun pihak-pihak yang tidak berhak menggunakan fasilitas negara ini juga perlu ditertibkan.

BPK Propinsi Sulawesi Selatan merilis seperti salah satu pejabat di lingkup di Sekratariat DPRD Makassar Kasubag Humas tidak berhak menggunakan fasilitas kendaraan dinas karena golongan kepangkatannya belum eselon II/III.

Selain itu, terdapat beberapa pejabat di Sekretariat DPRD Makassar dilarang menggunakan fasilitas kendaraan dinas milik Pemkot Makassar ini karena persoalan golongan atau pangkat.

“Bagian aset Pemkot Makassar sudah semestinya turun tangan menertibkan kendaraan dinas oleh pejabat yang seharusnya tidak layak menggunakan fasilitas negara ini. Aturannya kan jelas menjadi temuan oleh BPK, salah satunya Kasubag Humas di DPRD Makassar ini,” tandasnya.

Meski begitu Plt Sekwan DPRD Makassar Harun Rani berdalih temuan BKP tersebut sudah di jawab, bahwa kendaraan dinas yang dipakai oleh Kasubag Humas merupakan kendaraan operasinal. (anchi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here