Jurnalis Desak Walikota Evaluasi Plt Sekwan dan Copot Kasubag Humas DPRD Makassar

0
163

MAKASSAR — Sikap diam dan bungkam Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Makassar terhadap pemutusan kerjasama publikasi media yang sudah berjalan sejak Januari 2021 pada April 2021 yang dilakukan Kasubag Humas mulai mendapat reaksi dan kecaman dari kalangan jurnalis di Makassar.

Para jurnalis menilai sikap Kasubag Humas DPRD Makassar yang tiba-tiba memutuskan hubungan kerjasama publikasi dengan beberapa media karena dipicu persoalan pemberitaan justru akan membuat kesan kurang simpatik kepada masyarakat.

Hamsir, salah seorang jurnalis senior di Makassar kepada Celebesnews, Selasa (14/6/2021) mengungkapkan, sikap ‘alergi’ Kasubag Humas terhadap berita-berita konstruktif atau berita-berita kontrol di lembaga wakil rakyat DPRM Makassar menunjukan kalau dia tidak pantas berada di posisi tersebut.

Olehnya itu, Hamsir meminta Walikota Makassar untuk segera melakukan evaluasi terhadap Plt Sekwan DPRD Makassar yang bungkam terhadap persoalan pemutusan kerjasama publikasi oleh sejumlah media di Sekrtariat DPRD Makassar yang dilakukan oleh Kasubag Humas.

Selain itu, Hamsir meminta Walikota Makassar untuk segera mencopot Kasubag Humas DPRD Makassar karena dinilai kurang mampu membangun interaksi positif dengan para jurnalis serta ‘alergi’ terhadap pemberitaan.

“Kami meminta walikota Makassar untuk segera mengevaluasi Plt Sekwan DPRD Makassar karena bungkam dan membiarkan Kasubag Humas tidak bisa membangun interaksi positif dengan rekan-rekan jurnalis. Kami juga meminta agar Kasubag Humas DPRD Makassar segera dicopot. Kok humas ‘alergi’ dengan pemberitaan, pejabat seperti ini tidak pantas berada di humas,” tandasnya.

Ditambahkan oleh Hamsir, pencopotan Kasubag Humas DPRD Makassar sekaligus untuk bersih-bersih pejabat yang benar-benar bisa bekerja dengan baik dan bersinergi termasuk dengan para kalangan jurnalis.

“Kami berharap semoga evaluasi terhadap Plt Sekwan dan Kasubag Humas DPRD Makassar ini segera mendapat atensi dari walikota Makassar. Rekan-rekan jurnalis butuh humas yang tidak ‘alergi’ dengan pemberitaan,” pungkasnya.

Hamsir mengungkapkan, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pemakaian kendaraan dinas oleh Kasubag Humas sementara belum memenuhi syarat kepangkatan karena bukan merupakan pejabat esolon II/III boleh jadi turut menjadi indikator pertimbangan Walikota agar dilakukan evaluasi dan pencopotan.

Meski pun soal pemakaian kendaraan dinas oleh Kasubag Humas DPRD Makassar tersebut menurut Plt Sekwan DPRD Makassar, Harun Rani mengungkapkan, kendaraan roda empat tersebut merupakan mobil operasional.  (anchi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here