Disorot !!! DPRD Makassar Gelontorkan Dana Besar untuk Lembaga Sendiri

0
142

MAKASSAR — Kucuran anggaran yang mereka susun sendiri melalui Badan Anggaran (Banggar) DPRD Makassar lebih banyak masuk ke dapur sendiri. Mulai belanja makan minum, hingga belanja sewa kelengkapan rumah tangga.

Dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Sirup) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Kota Makassar Tahun 2021, tercatat Rp55.829.636.750.

Presidium Forum Informasi dan Komunikasi Organisasi Non Pemerintahan (FIK Ornop) Sulsel Haswandy Andy Mas menilai, tingginya anggaran belanja DPRD Kota Makassar ini mengindikasikan kurangnya kepekaan sosial.

Padahal, menurut Wawan –sapaan akrab Haswandy– saat ini warga Kota Makassar banyak yang berada dalam kondisi ekonomi sulit. Dampak yang ditimbulkan pandemi Covid-19.

“Seharusnya APBD Kota Makassar tahun 2021 dioptimalkan untuk membantu warga supaya bisa keluar dari belenggu kesulitannya,” sesal Wawan, kemarin.

Program bantuan untuk masyarakat miskin harusnya lebih diprioritaskan. Belum lagi beberapa layanan bagi warga kota yang telah diatur dalam Perda belum berjalan hingga saat ini.

Seperti halnya layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin, dan layanan khusus bagi penyandang disabilitas. “Perdanya sudah ada, Nomor 7 Tahun 2015. Perwalinya juga kan sudah terbit, tapi belum jalan,” terangnya.

Wawan memberi contoh kasus, terkait warga kota saat ini banyak yang meminta layanan bantuan hukum terkait kredit motor dan kredit kebutuhan lainnya. Mereka tidak bisa membayar cicilan sejak pandemi.

Seharusnya mereka semua dibantu dengan program layanan bantuan hukum yang telah diatur dalam Perda. Lantaran tidak ada keberpihakan dewan, warga tersebut makin kesulitan.

“Belum lagi mereka para pekerja (buruh) yang dirumahkan sejak masa pandemi. Mereka harusnya dilayani dengan program-program kesejahteraan yang disiapkan oleh Pemda,” terang mantan Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar ini.

Wawan bahkan mempertanyakan upaya DPRD kota Makassar dalam memberikan akses layanan yang terjangkau bagi masyarakat. Ia menyarankan, sebaiknya DPRD lebih manusiawi dalam menggelontorkan anggaran.

“Sejauh mana upaya DPRD Makassar memastikan warganya bisa mengakses layanan-layanan tersebut? Jadi para legislatif tidak boleh memperbesar anggaran internalnya, sementara hak-hak warganya untuk mendapatkan layanan dan kesejahteraan belum terjamin,” tegasnya.

Dampak dari semua ini memprihatinkan. Sebab, yang memperhatikan masyarakat bukan lagi pemerintah, melainkan masyarakat lain yang kondisinya tidak jauh berbeda. Sama-sama mengalami kesulitan.

“Akibatnya, para aktivis CSO yang notabene juga adalah warganya, yang mengurus warga lainnya. Karena DPRD dan pemerintahnya yang lalai memenuhi hak-hak warganya,” tutup Wawan.

Anggota Banggar DPRD Kota Makassar William Laurin mengatakan belanja tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan di rumah rakyat. Sebab, semua kebutuhan sudah dikaji sesuai dengan usulan.

“Kan, semua diusulkan dari sekwan, dibahas di komisi A. Setelah dikaji, draf kemudian disetorkan ke Banggar. Kalau sesuai, ya, ditetapkan,” kata William.

Proses pengadaannya juga harus sesuai dengan prosedur. “Kalau di atas Rp200 juta, harus tender, masuk LPSE. Kalau di bawah itu, ya, penunjukan langsung,” jelasnya. (fjr)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here