Temuan Kerugian Negara, CCW “Sekwan DPRD Soppeng Harus Pertanggungjawabkan Kelebihan Bayar Tunjangan Perumahan Dewan”

0
819

MAKASSAR — Aktivis sekaligus Ketua Lembaga Anti Kosupsi Celebes Corruption Watch (CCW) Sulawesi Selatan, Masryadi memberi reaksi keras terhadap kasus kerugian negara temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Selatan atas pemberian tunjangan perumahan kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Soppeng yang disinyalir bermasalah.

Masryadi menyebutkan salah satu pihak yang harus bertanggung jawab terhadap kasus kerugian negara ini adalah Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kabupaten Soppeng.

Penyebabnya, BBPK telah mengintifikasi bahwa kelebihan pembayaran tersebut terjadi diantaranya karena Sekwan DPRD Kabupaten Soppeng tidak mempedomani peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

“Jebol semuanya… Sekwan DPRD Kabupaten Soppeng seperti disampaikan oleh BPK tidak mempedomani peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah,” tandas Masryadi kepada Celebesnews pada, Minggu (20/6/2021).

Oleh karena itu, atas kelalain tersebut serta tidak memperhatikan peraturan pemerintah, Masryadi meminta aparat penegak hukum Kejaksaan dan Kepolisian untuk hadir mengusut masalah ini. “Ini persoalan serius, kerugian negara cukup besar disitu, meski ini temuan tahun 2019, tetapi tetap tidak boleh dibiarkan dan Sekwan mesti diperiksa dan bertanggung jawab,” ujarnya.

Oleh BPK berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap bukti pertanggungjawaban diketahui bahwa terdapat kelebihan pembayaran tunjangan perumahan pimpinan dan anggota dewwan tahun 2019 sebesar Rp160.650.000 sehingga terjadi kerugian negara.

Lebih lanjut disampaikan oleh Masryadi, kasus kerugian negara di DPRD Kabupaten Soppeng pada tunjangan perumahan pimpinan dan anggota dewan tersebut bisa saja tidak perlu terjadi bila Sekwan mematuhi dan mempedomani peraturan pemerintah.

Akibat tidak mempedomani aturan, kata dia, Sekretariat DPRD Soppeng tetap menyalurkan tunjangan perumahan pada pimpinan dan anggota dewan senilai Rp6.750.000 per bulan hingga BPK menyatakan pemberian tunjangan tersebut tidak benar dan melabrak aturan.

“Sekwan harus mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Soppeng dengan menyetor ke kas daerah. Sekwan dan PPK tidak cermat dalam merealisasikan tunjangan perumahan sesuai ketentuan yang berlaku,” tutupnya.

Sementara itu, Celebesnews mencoba melakukan penelusuran dengan meminta klarifikasi dan konfirmasi terhadap temuan BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan pada kasus kerugian negara pemberian tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Soppeng ke Sekretariat dewan mendapat balasan.

Sekwan DPRD Soppeng, Johansyah, S.Sos MM melalui surat permintaan klafirikasi dan konfirmasi yang dilayangkan oleh Media Celebesnews tidak menampik adanya kejadian kelebihan pembayaran tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Soppeng pada tahun 2019 yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp160.650.000.

Hasil temuan tersebut, menurut Johansyah telah ditindak lanjuti oleh tim penyelesaian kerugian negara daerah melalui surat Inspektorat Kabupaten Soppeng Nomor15/TL-BPK/INSP/VI/2019 tentang tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK Nomor 43.C/LHP/XIX.MKS/05/2020 kepada Sekretariat DPRD Soppeng.

Selain itu, melalui surat Sekretaris DPRD Soppeng Nomor 112/Set.DPRD/VI/2020 tentang pemberitahuan tindak lanjut laporan BPK kepada masing-masing anggota DPRD yang menjabat pada tahun 2019.

Upaya pengembalian diupayakan rampung pada tahun 2021 dengan konsukwensi apabila tidak dapat diselesaikan akan dilimpahkan ke Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) Kabuaten Soppeng. ( LAPORAN KHUSUS BERITA KE-2: REDAKSI MEDIA CELEBES NEWS )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here