Direktur RSUD Pasangkayu ‘Bungkam’ Soal Temuan BPK, Celebesnews Kirim Surat Permohonan Konfirmasi Belum Dibalas

0
219

MAKASSAR — Aktivis anti korupsi mulai memberi atensi serius terhadap temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Barat adanya kelebihan pembayaran belanja modal pengadaan barang dan jasa pada RSUD Pasangkayu Mamuju Utara, Sulawesi Barat pada empat paket pekerjaan dengan total Rp79.948.049,00.

Para penggiat anti korupsi meminta lembaga penegak hukum untuk masuk melakukan penyidikan terhadap kasus kerugian negara di RSUD Pasangkayu tersebut. “Tidak menjadi masalah kalau kemudian temuan BPK ini tahun 2019, kejaksaan ataupun kepolisian tetap bisa masuk untuk melakukan penyidikan terhadap temuan BKP tersebut,” ungkap Masryadi kepada Celebesnews, Senin (21/6/2021) malam.

Dikatakan oleh Masryadi, Direktur RSUD Pasangkayu Mamuju Utara harus bisa menjawab ke public kasus temuan BPK ini karena terkait anggaran milik pemerintah yang dititipkan untuk kegiatan pembangunan di RSUD Pasangkayu.

“Masyarakat menunggu penjelasan dari Direktur RSUD Pasangkayu soal temuan tersebut, harus bisa bicara dan menjelaskan soal kasus temuan itu, tidak boleh diam dan membiarkan temuan ini semakin liar di persepsi masyarakat,” tuturnya.

Kalau kemudian terhadap temuan empat paket proyek fisik di RSUD tersebut sudah dilakukan pengembalian juga harus disampaikan ke public sehingga bisa terang menderang dan clear. “Kami dari aktivis dan penggiat anti korupsi juga menantikan jawaban dari pak Direktur rumah sakit terkait persoalan temuan BPK ini,” ujarnya.

Hasil pemeriksaan secara uji petik atas pelaksaan kegiatan belanja modal pada RSUD Kabupaten Pasangkayu empat paket proyek yang jadi temuan tersebut pertama pekerjaan kontruksi renovasi bangunan laboratorium tahun 2019 tidak sesuai dengan kondisi fisik yang dipersyaratkan kontrak sehingga terjadi lebih bayar senilai Rp6.871.552,73.

Proyek tersebut dilaksanakan oleh CV. SA berdasarkan kontrak nomor 03/kontrak/ppk/VII/2019/RSUD tanggal 19 Juli 2019 dengan nilai paket Rp542.684.000,00.

Kemudian temuan BPK adalah paket kedua pekerjaan kontruksi renovasi bangunan nifas tahun 2019 tidak sesuai dengan kondisi fisik yang dipersyaratkan kontrak sehingga terjadi lebih bayar sebesar Rp7.279.985,89. Proyek ini dikerjakan oleh CV.BCS tanggal 19 Juli 2019 dengan nilai Rp1.230.358,00.

Paket ketiga adalah pengerjaan konstruksi bangunan gedung obat tahun 2019 terjadi lebih bayar Rp10.657.088,86 dikerjakan oleh CV. RP dengan nilai Rp555.069.000,00.

Selanjutnya keempat adalah pekerjaan konstruksi renovasi bangunan operasi tahun 2019 yang dikerjakan oleh CV.DPS senilai Rp1.040.797.000,00.

Oleh pekerjaan tersebut, menurut BPK dilakukan pemeriksaan fisik di lapangan pada tanggal 15 Februari 2020 bersama PPTK, PPHP, Kontraktor pelaksana, konsultan pengawas dituangkan dalam berita acara pemeriksaan fisik dan ditandatangani bersama pihak-pihak tersebut diatas.

Dari hasil perhitungan fisik dan dokumen gambar menunjukkan terdapat kekurangan volume atas beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai kontrak dan ditambah kurang pekerjaan (CCO) antara lain pada pekerjaan plesteran ciprat, plat beton talang air, penutup atas spandek, dan plafon senilai Rp55.139.421,98.

Sementara itu, Celebesnews mencoba melakukan konfirmasi dan klarifikasi terkait temuan tersebut melalui surat yang dikirim kepada Direktur RSUD Pasangkayu beberapa pekan lalu hingga saat ini belum mendapat balasan. ( LAPORAN KHUSUS : REDAKSI MEDIA CELEBESNEWS )

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here