Ketua Bidang Hukum CCW, Zulfikar : Usut Tuntas Empat Paket Proyek RSUD Pasangkayu, Temuan BPK Bisa Jadi Bahan Penyidikan Aparat Hukum

0
321

MAKASSAR— Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Lembaga Anti Korupsi Celebes Corruption Watch (CCW), Zulfikar menyebutkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyatukan persepsi soal tindak lanjut temuan BPK dengan sejumlah lembaga penegak hukum pada tahun 2014 lalu.

dengan penyatuan persepsi ini maka temuan BPK bisa langsung dijadikan bahan penyidikan agar aparat tidak lagi memeriksa dari awal.

Menindaklanjuti temuan dugaan kerugian negara pada proyek fisik Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara, Sulawesi Barat, Zulfikar meminta aparat penegak hukum untuk masuk melakukan penyidikan pada rumah sakit milik pemerintah tersebut. “Kepolisian dan Kejaksaan harus masuk untuk mendalami dugaan kergian negara pada empat paket pekerjaan di RSUD Pasangkayu tersebut tahun anggaran 2019,” ungkap Zulfikar kepada Celebesnews, Jumat (25/6/2021) malam.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia perwakilan Sulawesi Barat menemukan adanya kelebihan pembayaran belanja modal pengadaan barang dan jasa pada RSUD Pasangkayu Mamuju Utara, Sulawesi Barat pada empat paket pekerjaan dengan total Rp79.948.049,00.

Hasil pemeriksaan secara uji petik atas pelaksaan kegiatan belanja modal pada RSUD Kabupaten Pasangkayu empat paket proyek yang jadi temuan tersebut pertama adalah pekerjaan kontruksi renovasi bangunan laboratorium tahun 2019 tidak sesuai dengan kondisi fisik yang dipersyaratkan kontrak sehingga terjadi lebih bayar senilai Rp6.871.552,73.

Proyek tersebut dilaksanakan oleh CV. SA berdasarkan kontrak nomor 03/kontrak/ppk/VII/2019/RSUD tanggal 19 Juli 2019 dengan nilai paket Rp542.684.000,00.

Kemudian temuan BPK adalah paket kedua pekerjaan kontruksi renovasi bangunan nifas tahun 2019 tidak sesuai dengan kondisi fisik yang dipersyaratkan kontrak sehingga terjadi lebih bayar sebesar Rp7.279.985,89. Proyek ini dikerjakan oleh CV.BCS tanggal 19 Juli 2019 dengan nilai Rp1.230.358,00.

Paket ketiga adalah pengerjaan konstruksi bangunan gedung obat tahun 2019 terjadi lebih bayar Rp10.657.088,86 dikerjakan oleh CV. RP dengan nilai Rp555.069.000,00.

Selanjutnya keempat adalah pekerjaan konstruksi renovasi bangunan operasi tahun 2019 yang dikerjakan oleh CV.DPS senilai Rp1.040.797.000,00.

Oleh pekerjaan tersebut, menurut BPK dilakukan pemeriksaan fisik di lapangan pada tanggal 15 Februari 2020 bersama PPTK, PPHP, Kontraktor pelaksana, konsultan pengawas dituangkan dalam berita acara pemeriksaan fisik dan ditandatangani bersama pihak-pihak tersebut diatas.

Dari hasil perhitungan fisik dan dokumen gambar menunjukkan terdapat kekurangan volume atas beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai kontrak dan ditambah kurang pekerjaan (CCO) antara lain pada pekerjaan plesteran ciprat, plat beton talang air, penutup atas spandek, dan plafon senilai Rp55.139.421,98.

Atas kejadian tersebut BPK menilai Direktur RSUD Pasangkayu selalu kuasa pengguna anggaran kurang optimal dalam melakukan pengawasan.

“Kami minta Polda Sulawesi Barat dan Kejaksaan untuk masuk melakukan penyidikan terhadap proyek di RSUD Pasangkayu sekaligus kami terus melakukan monitoring terhadap dugaan kerugian negara pada empat paket proyek tersebut sejauh mana mendapat atensi dari aparat penegak hukum di Sulawesi Barat,” tandasnya.

Sementara itu, Celebesnews mencoba meminta konfirmasi dan klarifikasi terhadap temuan BPK tersebut kepada pimpinan RSUD Pasangkayu melalui surat, hingga kini belum mendapat jawaban. ( Laporan Khusus : Redaksi Celebesnews )

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here