KPK-Intim Desak Kejaksaan dan Polisi Endus Proyek Fisik Dinas PUPR Jeneponto, Periksa Kadis, PPK dan Kontraktor, Temuan BPK Kerugian Negera Capai Ratusan Juta

0
574

MAKASSAR — Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sulawesi Selatan terhadap kekurangan volume pekerjaan pada enam proyek peningkatan jalan, pembangunan, pekerjaan rehabilitasi daerah irigasi dan pekerjaan pemeliharaan masjid di Kabupaten Jeneponto tahun 2019 mulai memantik reaksi para aktivis anti korupsi.

Temuan BPK tersebut belum diendus oleh aparat penegak hukum. Publik pun tidak mengetahui sejauh mana temuan proyek kekurangan volume tersebut pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Jeneponto sudah diselesaikan atau belum.

Karena itu, Ketua Umum Pencegahan Korupsi Indonesia Timur (KPK​-Intim) Akram SH kepada Celebes news, pada Kamis (1/7/2021) malam mendesak kejaksaan dan kepolisian untuk segera masuk melakukan penyelidikan ke-enam paket temuan BPK tersebut.

“Tidak boleh ada pembiaran uang negara dikorupsi. Semua yang terlibat dalam enam paket proyek fisik tersebut harus diperiksa, mulai dari Kepala Dinas PUPR Jeneponto sebagai kuasa pengguna anggara, PPK dan kontraktor,” katanya.

Menurut Akram, pandangan atas nama lembaga anti korupsi KPK-Intim akan mendorong kasus-kasus ini sampai ke ranah hukum. Hasil pemeriksaan BPK bisa saja dijadikan sebagai bahan bukti, dan masih merupakan temuan awal.

Pelaporan temuan unsur pidana dalam hasil audit keuangan negara oleh BPK memang selama ini sudah diamanatkan dalam dua undang-undang, yakni UU Nomor 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15/2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Olehnya itu, kasus kekurangan volume ini sudah jelas ada dugaan kerugian negara yang terjadi sehingga Kepala Dinas PUPR, PPK dan Kontraktor harus bertanggung jawab. “Kembalikan dong temuan kerugian negara, selanjutnya kami menunggu klarifikasi dari Kepala Dinas, PPK dan Kontrakr ke-enam paket proyek fisik tersebut,” pungkasnya.

Sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dikeluarkan BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan, temuan paling besar terhadap kekurangan volume terdapat pada proyek peningkatan jalan ruas Allu-Marayoka Pappalluang Rp223.160.087

Oleh BPK, proyek senilai Rp8.330.567.000 (sesuai dokumen kontrak) itu didapati kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp Rp223.160.087, PT. PKN tercatat sebagai pelaksana proyek ini.

Kedua proyek pekerjaan pembangunan jembatan Sungai Alluka sebesar Rp728.426.000 dengan nilai kekurangan volume Rp10.175.476 Dikerjakan CV. Rp

Berikutnya pekerjaan pembangunan Jalan Ruas Simpang Lima – Karisa sebesar Rp1.315.500.000 dengan nilai kekurangan volume Rp10.298.531 yang dikerjakan CV.AAP

Selain itu, Proyek Rehabilitasi daerah irigasi Kassi-kassi sebesar Rp199.680.000 dengan kekurangan volume Rp2.103.980 Dikerjakan CV. TM

Lalu Proyek pekerjaaan rehabilitasi daerah irigasi Liku Lantang sebesar Rp199.730.000 dengan kekurangan volume Rp20.538.487 yang dikerjakan oleh CV. masukan

Ada juga Proyek pemeliharaan Mesjid Agung Rp1.297.450.000 dengan jumlah kekurangan volume Rp8.241.380 dikerjakan oleh CV.ASJ ( Laporan Jurnalis : Anchy )

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here