Polda Sulsel Mulai Bidik dan Selidiki Anggaran di DPRD Makassar, Bakal Telusuri Dugaan Permainan Cashback

0
301

MAKASSAR –Lembaga penegak hukum menyeriusi anggaran di DPRD Makassar. Penyelidikan segera dilakukan.

SELAIN proyek yang sengaja dipecah-pecah untuk item yang sama, dugaan adanya permainan cashback dalam penganggaran, juga jadi atensi serius Polda Sulsel.

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulsel yang menangani perkara dugaan korupsi, sementara mempelajari sejumlah temuan awal di DPRD Makassar.

“Ini semua akan kami koordinasikan dengan pihak Ditreskrimsus. Jelasnya pasti akan diselidiki,” kata Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol E Zulpan seperti dikutip dari Fajar, Senin, 30 Juni 2021.

Setelah diselidiki dan ditemukan dugaan pelanggaran hukum, maka pasti ditindaklanjuti ke tingkat proses hukum. Hanya saja sebelumnya akan dipelajari dan diselidiki lebih dahulu.

“Kita belum terima laporan, tetapi berita media ini akan menjadi bahan lidik (penyelidikan, red) Polda,” imbuh Zulpan.

Kasubdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sulsel Kompol Fadli juga mengaku sementara mempelajari. Menurutnya, setiap tindakan melawan hukum pasti akan diproses. Apalagi, dugaan tindak pidana korupsi.

ika benar bahwa ada pelanggaran dalam memanfaatkan anggaran di DPRD Makassar, maka menurutnya itu jelas melawan hukum. “Kita selidiki,” ungkap Fadli.

Tidak Bijak

Guru Besar Hukum Pidana UMI Prof Hambali Thalib menilai spekulasi soal dugaan pelanggaran penggunaan anggaran muncul sebagai sikap kritis masyarakat. Mereka juga mulai ikut mengawasi lembaga yang mengatasnamakan rakyat.

Selama ini, kendati mereka mengklaim anggaran itu untuk rakyat, kenyataannya, lebih banyak mereka yang habiskan. Ditambah tidak transparan dalam penggunaan anggaran.

“Seharusnya DPRD itu bersikap bijak dalam penggunaan anggaran. Tidak boleh melakukan gerakan tambahan. Apalagi, melakukan cashback atau pun mark up anggaran,” kata Hambali.

Menurutnya, segala siasat yang dilakukan oleh dewan merupakan tindakan yang salah dan keliru. Berpotensi adanya indikasi tindakan pidana korupsi.

“Itu kan sudah ada Perpresnya. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Di situ jelas tertulis penunjukan langsung itu jika anggarannya hanya Rp100 juta dan paling banyak Rp200 juta. Jika lebih dari itu wajib dilelang, bukan dipecah-pecah atau penunjukan langsung ke koleganya,” tegasnya.

Pemecahan proyek, baik pengadaan barang maupun pekerjaan fisik, merupakan suatu hal buruk. Cenderung memiliki kesan sedang mengakali agar tidak terkena sanksi pidana.

“Perbuatan tersebut tentu sarat dengan indikasi korupsi. Karena sudah memenuhi objek dan subjeknya. Objeknya adalah anggaran negara (APBD), kemudian subjeknya adalah pelaksana negara (anggota DPRD) sebagai penggunaan anggaran), serta aparatur pemerintahan (ASN) sebagai pelaksana dan pengguna anggaran,” urai eks Direktur Program Pascasrjana UMI itu.

Ketika objek dan subjek sudah diketahui, maka kepolisian dan kejaksaan bisa menindaklanjuti temuan tersebut berupa penyelidikan. Tak perlu lagi menunggu waktu lebih lama.

“Kedua instansi tersebut perlu segera melakukan penyelidikan agar dapat ditemukan unsur tindak pidana korupsinya. Hal-hal seperti ini sudah memenuhi unsur indikasi adanya penyalahgunaan anggaran dan wewenang. Dan itu merupakan bagian dari perbuatan tipikor,” ungkap Hambali. (fjr)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here