CCW Ingatkan Pengembalian Tidak Menghapus Perbuatan Pidana, Jumat akan Laporkan Kadis PUPR Jeneponto, PPK dan Kontraktor ke Polda

0
594

MAKASSAR — Ancaman dua lembaga antikorupsi untuk melaporkan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Jeneponto selaku kuasa pengguna anggaran, PPK dan Kontraktor terhadap temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Selatan sebanyak enam paket proyek fisik kurang volume yang berdampak terhadap dugaan kerugian negara hingga mencapai ratusan juta rupiah tidak main-main.

Betas waktu hingga Rabu (hari ini — red) yang diberikan oleh kedua lembaga antikorupsi Celebes Corruption Watch (CCW) dan Komunitas Pencegahan Korupsi Indonesia Timur (KPK-Intim) kepada Kepala Dinas PUPR untuk memberikan klarifikasi terbuka terhadap temuan BPK tersebut bila tetap tidak ditanggapi, akan segera dilaporkan ke Polda Sulawesi Selatan.

“Kami minta Kepala Dinas PUPR Jeneponto tidak tertutup dengan temuan BPK tersebut. Itu anggaran negara yang bersumber dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat, oleh karena itu tidak perlu ada yang ditutup tutupi dengan temuan BPK tersebut. Masyarakat menantikan klarifikasi dari Kepala Dinas PUPR,” ungkap Ketua CCW Sulawesi Selatan, Masryadi kepada Celebesnews, Rabu (7/7/2021).

Tidak hanya itu, sikap bungkam Kepala Dinas PUPR selama ini tidak pernah merespon permintaan klarifikasi terhadap temuan BPK tahun 2019 tersebut menjadi tanda tanya besar di mata para penggiat anti korupsi.

Dikatakannya, soal pengembalian yang bisa saja menjadi alasan Kepala Dinas, PPK dan Kontraktor hingga tidak merespon permintaan klarifikasi tersebut kepada public, itu tidak boleh menjadi alasan untuk tidak merespon permintaan masyarakat karena terkait soal anggaran pemerintah masyarakat bisa saja ikut melakukan pengawasan.

“Ini sudah jelas temuan BPK ada dugaan kerugian negara hingga ratusan juta rupiah akibat kurang volume, ada apa Kepala Dinas PUPR sampai bungkam dan tidak mau memberi klarifikasi kepada masyarakat. Soal pengembalian itu yang kemungkinan sudah dilalukan, kami tegaskan berkali-kali berdasarkan peraturan pemerintah nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi, itu tidak menghapus perbuatan atau tindakan pidanya, itu yang perlu sama-sama kita tau landasan hukumnya,” terang Masryadi.

Masryadi menambahkan, tidak boleh karena sudah dilakukan pengembalian atas temuan BPK tersebut, kemudian Kepala Dinas bungkam dan tidak merespon atas adanya permintaan konfirmasi atau klarifikasi dari masyarakat. “Intinya kita tunggulah sampai Rabu hari ini respon Kepala Dinas, PPK dan Kontraktor ke enam paket proyek kurang fisik tersebut, kalau memang tetap tidak mau terbuka kami akan laporkan temuan BPK ini ke Polda Sulawesi Selatan hari Jumat nanti, biar penyidik yang membuka temuan BPK tersebut supaya bisa lebih terang menderang sesuai harapan masyarakat, ” tutupnya.  ( Laporan : Redaksi )

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here