Penertiban Aset, Satpol PP Pemprov Sulsel Kosongkan Tiga Rumah Dinas yang Dihuni 30 Tahun di Jl Hertasning

0
212

MAKASSAR — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akhirnya menertibkan asetnya yang telah digunakan selama bertahun-tahun oleh eks pejabat pemprov.

Aset tersebut berupa rumah dinas yang dihuni selama kurang lebih 30 tahun, sejak tahun 1991. Ketika itu Gubernur Sulsel yang menjabat adalah Ahmad Amiruddin. Penertiban dilakukan secara langsung oleh Satpol PP Pemprov Sulsel.

Kepala Satpol PP Pemprov Sulsel, Mujiono, mengatakan, tiga rumah dinas yang ditertibkan sepengetahuannya disewa boleh pihak keluarga eks pejabat pemprov yang kemudian masuk ke kas daerah.

“Dihuni itu sejak 1991 sampai sekarang. Itu artinya dia sudah 30 tahun. Mereka sewa, mereka bayar retribusi nya. Jadi masuk ke kas daerah,” katanya ketika ditemui di Kantor Gubernur, Senin, (12/7/2021).

Pengosongan itu dilakukan kata dia karena sudah ada tiga kali teguran untuk segera mengembalikan aset Pemprov. “Dilakukan pengosongan karena ini aset pemprov. Kita dituntut menertibkan aset yang ada di pemprov. Kami dari sisi kemanan dan pengamanan nya, kami mengawal ini,” tuturnya.

Lanjut, ia menjelaskan, karena sudah tiga kali surat teguran tidak diindahkan, pihak pemprov kemudian mengeluarkan surat untuk pengosongan.

“Teguran dilakukan oleh pak Sekda di akhir 2020, kemudian di awal 2021 sampai di bulan April kemarin. Surat teguran ketiga yang mana tidak diindahkan sehingga kami memberikan surat untuk mengosongkan selama 3 x 24 jam,” ujarnya.

Meski demikian, ia mengaku bersyukur, karena setelah diberikan surat untuk pengosongan, pihak yang bersangkutan dapat memahami. “Tapi alhamdulillah surat itu juga sudah disikapi. Sudah dikosongkan,” pungkasnya.

Sekadar diketahui, penertiban dan pengosongan terhadap tiga rumah dinas berada di Jl Hertasning Kompleks Gubernur Sulsel. Dalam proses pengosongan, sebanyak satu pleton pasukan Satpol PP dikerahkan di tiga rumah dinas tersebut.

Selain itu, penertiban rumah dinas telah menjadi rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) , Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan inspektorat sejak beberapa waktu lalu. (fjr)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here