Fantastis… Proyek Pembangunan Gedung Rawat Inap, Instalasi Radiologi dan Laboratorium RSUD Majene Jadi Temuan BPK Rp1.281.054.957

0
438

MAKASSAR — Proyek di lingkungan RSUD Kabupaten Majene jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Lembaga tersebut menilai ada keterlambatan pengerjaan, sehingga kontraktor harus membayar denda yang nilainya lebih dari satu miliar rupiah, sebuah jumlah yang cukup fantastis.

Dari dokumen hasil pemeriksaan BPK yang diperoleh Celebesnews, denda keterlambatan pekerjaan pada RSUD Kabupaten Majene sebesar Rp 1.281.054.957.

Berdasarkan dokumentasi atas pekerjaan pembangunan gedung rawat inat kelas I dan II instalasi radiologi dan laboratorium seharusnya proyek ini selesai pada tanggal 24 Desember 2019 sehingga terdapat keterlambatan selama 89 hari kalender.

Atas keterlambatan pekerjaan tersebut, pelaksana pekerjaan belum dikenakan denda sebesar Rp 1.281.054.957 (1/1000 x Rp14.393.875.930) (kontrak tidak termasuk PPN) x 89 hari kalender.

Temuan lainnya, berdasarkan BAST yang telah dibuat diketahui pekerjaan pembangunan gedung rawat inap kelas I dan II, instalasi radiologi dan laboratorium tersebut terlambat 89 hari. Atas keterlambatan tersebut kontraktor atau rekanan PT. MMD diminta untuk menerbitkan jaminan sisa pekerjaan senilai Rp 1.083.323.762 yang berlaku sampai dengan 13 Februari 2020 dan pada tanggal 12 Februari 2020 PT MMD diminta kembali mengirimkan surat No178/A6/RSUD/II/2020 tentang perpanjangan sampai dengan 24 Maret 2020.

Adanya perpanjangan waktu ini tidak didukung dengan addentum pemberian kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan yang berisi tentang waktu penyelesaian pekerjaan, penambahan waktu jaminan pelaksaan dan aturan pengenaan denda keterlambatan.

Diketahui paket pekerjaan pembangunan gedung rawat inap kelas I dan II, Instalasi Radiologi dan Laboratorium tersebut telah dibayarkan kepada kontraktor sebesar Rp 15.831.263.524

Selain itu, berdasarkan pemeriksaan dokumen pekerjaan diketahui hal-hal sebagai berikut :
Perencanaan teknis atas pembangunan gedung rawat inap kelas I dan II, instlasi radiologi dan laboratorium tersebut dikerjakan oleh CV CPN berdasarkan surat kontrak dengan nilai Rp465.950.000 yang bersumber dari DAK tahun 2019. Penelusuran atas RAB dalam kontrak dimaksud, di ketahui tidak ditemukan item pekerjaan sondir.

BPK meliris hasil wawancara dengan konsultan pengawas pekerjaan CV ICD diketahui bahwa desain rencana bangunan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan sehingga pihak tidak konsultan pengawas meminta untuk dilakukan reviuw desain untuk memastikan hasil perencanaan yang dibuat oleh konsultan perencanaan dapat memnuhi syarat bangunan karena desain saat ini adalah untuk lantai dua, sedangkan master plan bangunan menunjukkan lebih dari dua lantai. Dimana salah satu syarat perencanaan yang tidak terpenuhi adalah tidak dilakukannya penyelidikan tanah (hasil sondir).

Sondir sendiri merupakan salah satu pengujian penetrasi yang bertujuan untuk mengetahui daya dukung tanah pada setiap lapisan serta mengetahui kedalaman lapisan pendukung yaitu lapisan tanah keras.

Sementara itu, Redaksi Celebesnews mencoba melakukan konfirmasi dan klarifikasi kepada Direktur RSUD Kabupaten Majene melalui surat yang dikirim sejak beberapa pekan lalu, hingga berita ini diturunkan tidak mendapat balasan atau tanggapan. ( Laporan : Redaksi )

 

 

 

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here