Kadis PUPR Takalar Bungkam Soal Proyek Kurang Volume Temuan BPK, Surat Permintaan Konfirmasi Celebesnews Tidak Dijawab

0
328

MAKASSAR — Sorotan terhadap proyek fisik peningkatan jalan beton Dinas PUPR Takalar tidak membuat Kepala Dinas dan PPK serta kontraktor bergeming atau malah tetap bungkam. Sorotan terhadap proyek ini terus dilontarkan para pegiat anti korupsi agar aparat penegak hukum mengendus proyek ini.

Ketua Umum Celebes Corruption Watch (CCW) Sulawesi Selatan, Masryadi kepada Celebesnews, Senin (19/7/2021) mendorong kejaksaan dan kepolisian untuk mendalami proyek fisik peningkatan jalan beton Dinas PUPR Takalar tahun 2019.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Selatan merilis temuan paket proyek peningkatan jalan beton paket satu yang dilaksanakan oleh PT DPK pada tiga ruas jalan antara lain, ruas Bontomanai-Taipa, Bontomanai-Balang dan Ruas Galesong-Limbung.

Hasil pemeriksaan kepada penyedia dan PPK menyatakan tidak ada adendum sedangkan untuk pekerjaan tambah kurang dilakukan untuk ruas Bontomanai-Balang dan ruas Galesong-Limbung tersebut.

Kedua peningkatan jalan beton paket dua yang dilaksanakan PT JUM, pengerjaan ruas jalan Malewang-Maronde, Bontinoto-Cakura dan Bulukunyi-Baran. Atas pekerjaan tersebut telah direalisasikan pembayaran sebesar Rp8.116.540.300

Hasil konfirmasi kepada penyedia dan PPK menyatakan tidak ada addendum sedangkan untuk pekerjaan tambah kurang hanya dilakukan untuk ruas Malewang-Maronde.

Paket pekerjaan ketiga adalah peningkatan jalan beton ruas Malolo-Borongra’misi yang dikerjakan oleh PT JUM dengan realisasi pembayaran Rp8.116.540.300 hasil konfirmasi kepada penyedia dan PPK menyatakan hanya dilakukan CCO dan tidak ada addendum.

Hasil temuan BPK tersebut juga terdapat kekurangan volume pekerjaan terpasang. Hasil pemeriksaan fisik bersama PPK, kontraktor pelaksana, inspektorat yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan fisik diketahui pekerjaan di lapangan telah dilaksanakan sampai 100 % namun diketahui berdasarkan backupdata kuantitas 100 % terdapat kekurangan volume pekerjaan yang tidak sesuai dengan volume RAB sebesar Rp174.112.923 (Rp51.214.455 + Rp50.484.352 + Rp72.411.124).

Oleh karena itu BPK merekomendasikan kepada Bupati Takalar untuk memberikan sanksi kepada Kepala DInas PUPRPKP atas tidak optimalnya dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksaan pekerjaan pada unit kerjanya.

Hasil temuan BPK tersebut juga terdapat kekurangan volume pekerjaan terpasang. Hasil pemeriksaan fisik bersama PPK, kontraktor pelaksana, inspektorat yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan fisik diketahui pekerjaan di lapangan telah dilaksanakan sampai 100 % namun diketahui berdasarkan backupdata kuantitas 100 % terdapat kekurangan volume pekerjaan yang tidak sesuai dengan volume RAB sebesar Rp174.112.923 (Rp51.214.455 + Rp50.484.352 + Rp72.411.124).

Oleh karena itu BPK merekomendasikan kepada Bupati Takalar untuk memberikan sanksi kepada Kepala DInas PUPRPKP atas tidak optimalnya dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksaan pekerjaan pada unit kerjanya.

1. PT DPK sebesar Rp51.214.445
2. PT JUM sebesar Rp112.897.656 (Rp50.484.657 + Rp72.414.124)

Serta menginstruksikan PPK dan inspektorat melakukan pemeriksaan dan pengujian atas mutu pekerjaan yang belum dilakukan pengambilan sampel dan mempertanggungjawabkan atas ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan.

Sementara itu, Celebesnews mencoba meminta klarifikasi dan konfirmasi atas temuan BPK tersebut kepada Kepala Dinas PUPRPKP Kabupaten Takalar melalui surat beberapa pekan lalu, hingga berita ini diturunkan belum mendapat jawaban atau balasan. ( Laporan : Redaksi )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here