Pengamat Hukum : Kontraktor Sumur Bor di Polsel Takalar Bisa Saja Digugat Pidana dan Perdata, Bila….

0
309

MAKASSAR — Rencana aktivis aantikorupsi Lembaga Komunitas Pencegahan Korupsi Indonesia Timur (KPK-Intim) untuk melaporkan proyek sumur bor di Kecamatan Polongbangkeng Selatan (Polsel) Kabupaten Takalar ke Polda Sulawesi Selatan dalam minggu ini bak disambut dan mendapat dukungan dari masyarakat.

Salah satunya datang dari masyarakat pemerhati hukum Sulawesi Selatan, Risman kepada Celebesnews, Rabu (21/7/2021) mengungkapkan, Bahkan aktivis antikorupsi KPK-Intim disarankan untuk dapat melaporkan temuan investigasi mereka baik secara perdata dengan nilai dua kali lipat dari besaran nilai kontrak pekerjaan. Pasalnya selain unsur kerugian materil juga ada kerugian inmateril bisa dimasukan akibat misalnya proyek sumur bor tersebut tidak dilaksanakan sesuai kontrak dan kualifikasi yang dapat menimbulkan dugaan kerugian negara serta kerugian lainnya yang disebabkan tidak beresnya pekerjaan proyek tersebut bila memang ada temuan seperti itu.

Proyek sumur bor ini dikerjakan oleh perusahaan VC Zahra Utama Konstruksi dengan nilai kontrak sebesar Rp1,1 miliar pada 12 paket pekerjaan di tiga kelurahan di Polsel Takalar.

Risman menilai langkah aktivis antikorupsi dari KPK-Intim untuk menempuh jalur hukum sudah benar. Sehingga sangat tepat jika persoalan pekerjaan proyek sumur bor ini bisa didalami lebih lanjut oleh penyidik POlda Sulawesi Selatan.

“KPK-Intim bisa saja misalnya memasukan aduan yang tidak dilaksanakan dengan baik oleh rekanan dapat digugat. Sehingga selain bisa menghasilkan pihak tergugat untuk melakukan perbaikan kualitas pekerjaan mereka. Atau kerugian lainnya yang disebabkan tidak beresnya pekerjaan proyek sumur bor ini kalau memang ada jadi temuan pada investigasi KPK-Intim juga bisa dilaporkan,” ujarnya.

Ditambahkan oleh Risman, untuk melaporkan kuasa pengguna anggaran, PPK dan kontraktor langkah itu bisa dilakukan jika memang pekerjaan mereka tidak beres di lapangan. Bahkan selain bisa digugat perdata bisa juga diserahkan ke penegak hukum untuk diproses dugaan tindak pidana korupsi. Hal itu sesuai dengan UU Nomor 31 tahun 1999 atas perubahan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Tipikor.

“Jadi semuanya bisa masuk, ke korupsi masuk, ke perdata juga sah. Sisa nantinya penyidik yang melakukan pendalaman terhadap proyek sumur bor ini,” pungkasnya. ( Laporan : Redaksi )

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here