Rekomendasi BPK, Bupati Diminta Beri sanksi Kepala Dinas PUPRPKP Takalar, CCW Desak Kejaksaan Jemput Kuasa Anggaran, PPK dan Rekanan Proyek Peningkatan Jalan Beton

0
517

MAKASSAR — Ketua Celebes Corruption Watch (CCW) Sulawesi Selatan, Masryadi meminta aparat penegak hukum segera melakukan penyelidikan dugaan adanya potensi kerugian negara pada proyek fisik peningkatan jalan beton sebanyak empat paket di lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Permukiman (PUPPKP) Pemkab Kabupaten Takalar.

Temuan kerugian negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Selatan pada proyek fisik peningkatan jalan beton sebanyak empat paket pada tahun anggaran 2019 tersebut patut mendapat atensi aparat penegak hukum untuk mendalami dugaan kerugian negara.

“Kami minta aparat penegak hukum baik kejaksaan maupun kepolisian untuk segera menjemput kuasa pengguna anggaran, PPK dan para rekanan atau kontraktor proyek fisik peningkatan jalan beton pada Dinas PUPRPKP Takalar tahun anggaran 2019. Hasil LHP BPK disitu sudah jelas ada temuan potensi kerugian negara dan mesti didalami,” kata Masryadi kepada Celebesnews, Rabu (21/7/2021).

Sampai saat ini, kata dia, masyarakat tidak mendapatkan informasi terkait proyek tersebut apakah sudah dilakukan pengembalian atau belum ditindak lanjuti.

Diberitakan oleh Media Celebesnews melalui surat permintaan konfirmasi dan klarifikasi kepada Kepala Dinas PUPRPKP Takalar terkait temuan BPK tersebut, sudah dua pekan hingga berita ini diturunkan belum mendapat jawaban atau pun tanggapan.

Lebih lanjut disampaikan Masryadi, dirinya optimis apabila dugaan potensi kerugian negara pada empat paket proyek fisik peningkatan jalan tersebut bisa di ungkap maka kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Kabupaten Takalar akan semakin baik.

“Kita sangat mendukung upaya pemberantasan korupsi demi kesejahteraan rakyat banyak, tidak hanya dinikmati oleh kroni dan keluarga penguasa saja. Namun proyek tersebut bisa membantu akses perekonomian masyarakat,” tutur Masryadi.

BPK merilis temuan paket proyek peningkatan jalan beton paket satu yang dilaksanakan oleh PT DPK pada tiga ruas jalan antara lain, ruas Bontomanai-Taipa, Bontomanai-Balang dan Ruas Galesong-Limbung.

Hasil pemeriksaan kepada penyedia dan PPK menyatakan tidak ada adendum sedangkan untuk pekerjaan tambah kurang dilakukan untuk ruas Bontomanai-Balang dan ruas Galesong-Limbung tersebut.

Kedua peningkatan jalan beton paket dua yang dilaksanakan PT JUM, pengerjaan ruas jalan Malewang-Maronde, Bontinoto-Cakura dan Bulukunyi-Baran. Atas pekerjaan tersebut telah direalisasikan pembayaran sebesar Rp8.116.540.300

Hasil konfirmasi kepada penyedia dan PPK menyatakan tidak ada addendum sedangkan untuk pekerjaan tambah kurang hanya dilakukan untuk ruas Malewang-Maronde.

Paket pekerjaan ketiga adalah peningkatan jalan beton ruas Malolo-Borongra’misi yang dikerjakan oleh PT JUM dengan realisasi pembayaran Rp8.116.540.300 hasil konfirmasi kepada penyedia dan PPK menyatakan hanya dilakukan CCO dan tidak ada addendum.

Hasil temuan BPK tersebut juga terdapat kekurangan volume pekerjaan terpasang. Hasil pemeriksaan fisik bersama PPK, kontraktor pelaksana, inspektorat yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan fisik diketahui pekerjaan di lapangan telah dilaksanakan sampai 100 % namun diketahui berdasarkan backupdata kuantitas 100 % terdapat kekurangan volume pekerjaan yang tidak sesuai dengan volume RAB sebesar Rp174.112.923 (Rp51.214.455 + Rp50.484.352 + Rp72.411.124).

Oleh karena itu BPK merekomendasikan kepada Bupati Takalar untuk memberikan sanksi kepada Kepala DInas PUPRPKP atas tidak optimalnya dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksaan pekerjaan pada unit kerjanya.

Hasil temuan BPK tersebut juga terdapat kekurangan volume pekerjaan terpasang. Hasil pemeriksaan fisik bersama PPK, kontraktor pelaksana, inspektorat yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan fisik diketahui pekerjaan di lapangan telah dilaksanakan sampai 100 % namun diketahui berdasarkan backupdata kuantitas 100 % terdapat kekurangan volume pekerjaan yang tidak sesuai dengan volume RAB sebesar Rp174.112.923 (Rp51.214.455 + Rp50.484.352 + Rp72.411.124).

Oleh karena itu BPK merekomendasikan kepada Bupati Takalar untuk memberikan sanksi kepada Kepala DInas PUPRPKP atas tidak optimalnya dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksaan pekerjaan pada unit kerjanya.

1. PT DPK sebesar Rp51.214.445
2. PT JUM sebesar Rp112.897.656 (Rp50.484.657 + Rp72.414.124)

Serta menginstruksikan PPK dan inspektorat melakukan pemeriksaan dan pengujian atas mutu pekerjaan yang belum dilakukan pengambilan sampel dan mempertanggungjawabkan atas ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan. ( Laporan : Redaksi )

 

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here