Temuan BPK Rp1.281.054.957, Aktivis Antikorupsi “Kemana Aliran Denda Proyek Gedung Rawat Inap, Instalasi Radiologi dan Laboratorium RSUD Majene”

0
206

MAKASSAR — Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Barat yang terbilang cukup fantastis pada proyek pembangunan gedung rawat inap kelas I dan II, instalasi radiologi dan laboratorium pada RSUD Kabupaten Majene tahun anggaran 2019 membuat masyarakat cukup tercengang.

Aktivis antikorupsi, Masryadi kepada Celebesnews, Rabu (21/7/2021) mempertanyakan kemana aliran temuan kerugian negara yang terbilang cukup fantastis ini pada proyek di RSUD Majene Sulawesi Barat tersebut.

BPK merilis berdasarkan dokumen pekerjaan pembangunan gedung rawat inap kelas I dan II, instalasi radiologi dan laboratorium pada RSUD Kabupaten Majene seharusnya selesai dikerjakan pada tanggal 25 Desember 2019. Namun terdapat keterlambatan selama 89 hari kalender. Atas keterlambatan tersebut, pelaksana pekerjaan belum dikenakan denda sebesar Rp 1.281.054.957,85 ((1/1000xRp14.393.875.930,91 (kontrak tidak termasuk PPN) x 89 hari kalender )).

Paket pekerjaan pembangunan gedung rawat inap kelas I dan II, instalasi radiologi dan laboratorium pada RSUD Kabupaten Majene tersebut telah dibayarkan kepada rekanan sebesar Rp 15.831.263.524

Dikatakan oleh Masryadi, dengan adanya temuan BPK pada RSUD Majene tersebut aparat penegak hukum harus segera masuk mendalami temuan ini.

Atas temuan BPK tersebut, kata dia, masyarakat sejauh ini belum mendapatkan informasi soal adanya temuan potensi kerugian negara pada proyek ini dari pimpinan RSUD Majena maupun PPK apakah sudah dilakukan pengembalian atau belum ada tindak lanjutnya.

Masryadi melanjutkan, proses hukum harus tetap berjalan kepada semua pihak terkait, mulai dari kausa pengguna anggaran, PPK dan rekanan yang terlibat dalam kasus temuan BPK itu. Landasannya merujuk pada ketentuan Pasal 4 Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara itu, aa menambahkan, pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan tindak pidana pelaku. Namun, pengembalian uang ini bisa menjadi faktor meringankan bagi yang bersangkutan dalam proses hukum selanjutnya.

“Jika kasus berlanjut bisa saja pengembalian uang ini jadi faktor meringankan baik dalam proses penyidikan, penuntutan, maupun saat di persidangan,” ujarnya.

Sementara itu, Media Celebesnews yang mencoba meminta klarifikasi dan konfirmasi atas temuan BPK pada tahun 2019 tersebut kepada Direktur RSUD Majene melalui surat sudah dua pekan hingga berita ini diturunkan tidak mendapat jawaban dan balasan. ( Laporan : Redaksi)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here