Bungkam Soal Temuan BPK, CCW Desak Aparat Penegak Hukum ‘Garap’ Kadis PUPRPKP Takalar Bersama PPK dan Kontraktor

0
67

MAKASSAR — LSM Celebes Corruption Watch (CCW) mendesak aparat penegak hukum segera melakukan proses penyelidikan terkait empat paket proyek fisik pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) Kabupaten Takalar tahun 2019 yang jadi temuan Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Selatan.

Ketua Bidang Hukum dan Advokasi CCW Sulawesi Selatan, Zulfikar kepada Celebesnews, Kamis (22/7/2021) mengatakan terhadap empat paket proyek fisik pengerjaan peningkatan jalan beton perlu dipastikan apakah sudah dilakukan pengembalian atau proyek tersebut masih belum ada tindak lanjutnya.

Pada proyek fisik peningkatan jalan beton tahun 2019 ini, BPK menemukan bahwa ada dugaan kurang volume pekerjaan dan tanpa addendum. “Sehingga agar bisa memastikan dan mengetahui kebenarannya, tentu hal itu menjadi tugas dan wewenang aparat penegak hukum yakni, pihak Kepolisian dan Kejaksaan. Dengan begitu informasi miring bisa terungkap kebenarannya dan ada kepastian hukumnya,” kata dia.

Media Celebesnews mencoba melakukan klarifikasi dan konfirmasi terkait temuan BPK tersebut melalui surat, sudah dua pekan hingga berita ini diturunkan Kepala Dinas PUPRPKP Takalar tidak memberi respon dan tanggapan.

Kesan ‘tertutup’ Kepala Dinas PUPRPKP Takalar terhadap temuan BPK tahun anggaran 2019 turut menjadi sorotan CCW. “Ada apa Kepala Dinas PUPRPKP Takalar tidak merespon surat permohonan klarifikasi tersebut. harusnya, kepala dinas sekalu kuasa pengguna anggaran tidak perlu terkesan ‘pasang badan’ dan tertutup terhadap temuan BPK. Masyarakat punya peran dalam melakukan pengawasan penggunaan anggaran negara, jadi mestinya di respon dan terbuka saja,” tandas Zulfikar.

Zulfikar menegaskan, aparat penegak hukum jangan pula membiarkan informasi miring berkembang luas ditengah masyarakat dan menjadi polemik media, karena tugas aparat penegak hukum sangat penting memberikan kepastian hukum kepada publik yang menerima informasi.

Oleh karna itu, CCw mendesak aparat kejaksaan dan polisi untuk mengambil langkah guna memastikan ada atau tidaknya potensi kerugian negara pada kasus proyek fisik peningkatan jalan beton di Takalar ini. “Apabila tidak ada langkah apa pun dari aparat penegak hukum terhadap apa yang sedang berkembang, maka dapat menjadi krisis kepercayaan publik terhadap keberadaan hukum yang menjadi tanggung jawab negara untuk hadir demi keadilan masyarakat yang sesungguhnya,” terangnya.

Ditambahkan Zulfikar, atas temuan BPK pada proyek fisik ini, masyarakat menantikan penjelasan dari Kepala Dinas, PPK dan Kontraktor sehingga terdapat kepastian. “Bos… BPK merilis ada temuan dugaan potensi kerugian negara, kontraktor harus melakukan pengembalian. Tidak hanya itu, sangat jelas rekomendasi BPK kepada Bupati untuk memberikan sanksi kepada Kepala Dinas. Nah, masalahnya sekarang ada apa kepala dinas dan PPK diam serta bungkam atas temuan BPK tersebut,” pungkasnya.

Aktivis juga Ketua Bidang Hukum dan Advokasi CCW ini meminta aparat penegak hukum untuk segera ‘menggarap’ atau mendalami proyek fisik peningkatan jalan beton tahun anggaran 2019 ini sehingga bisa terbuka dan clear. ( Laporan : Redaksi )

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here