Direktur RSUD Majene Bungkam atas Temuan BPK Rp 1.281.054.957, Leskap Bakal Bawa Proyek Gedung Rawat Inap, Instalasi Radiologi dan Laboratorium ke Ranah Hukum

0
78

MAKASSAR — Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI ) Perwakilan Sulawesi Barat telah melakukan pemeriksaan atas proyek pembangunan gedung rawat inap kelas I dan II, instalasi radiologi dan laboratorium pada RSUD Kabupaten Majene tahun anggaran 2019 pada RSUD Majene, Sulawesi Barat.

Dari hasil pemeriksaan itu BPK RI menyampaikan beberapa temuan menyangkut permasalahan pada proyek tersebut, salah satunya terdapat keterlambatan selama 89 hari kalender. Atas keterlambatan itu pelaksana pekerjaan belum dikenakan denda sebesar Rp 1.281.054.957

Media Celebesnesw mencoba melakukan klarifikasi dan konfirmasi terkait temuan BPK melalui surat kepada Direktur RSUD Majene, sudah dua pekan hingga berita ini diturunkan tidak mendapat jawaban atau balasan.

Ketua Lembaga Kajian Kebijakan Pemerintah (Leskap), Wawan kepada Celebesnews, Kamis (22/7/2021) meminta Direktur RSUD Majene terbuka dan merespon temuan BPK tersebut.

BPK memantau tindak lanjut RSUD Majene terhadap laporan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK.

Lebih lanjut Wawan mengungkapkan bahwa seluruh pihak terkait, mulai Direktur RUSD Majene, PPK dan rekanan wajib bertanggungjawab atas semua temuan dan rekomendasi BPK, dan kalau tidak pihaknya akan melaporkan ke Polda Sulawesi Barat dan Kejaksaan Tinggi Sulbar.

“Berdasarkan undang undang No. 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan para pejabat wajib melaksanakan rekomendasi BPK-RI kalau tidak kami akan melaporkan ke aparat penegak hukum maka para pejabat tersebut siap –siap terkena sanksi Pidana dan denda “, ungkap Wawan.

Seharusnya, kata dia, setelah proyek selesai dan ada denda keterlambatan pengerjaan, rekanan harus segera membayar sesuai dengan ketentuan. Tidak malah dibiarkan mengendap dan menjadi temuan BPK.

“Kalau ada keterlambatan proyek harus diselesaikan, dalam fungsi pengawasan kami akan melakukan monitoring, kalau memang di kontrak itu ada denda maka kontraktor harus bayar, karena kalau tidak dibayarkan itu akan menjadi temuan BPK, seperti pada proyek ini,” ujar dia. ( Laporan : Redaksi )

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here