Pengamat Hukum : Proyek Temuan BPK di RSUD Majene Harus Jadi Atensi Polisi dan Kejaksaan, Dukung Laporan Aktivis ke Ranah Hukum

0
722

MAKASSAR — Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Barat terhadap dugaan kerugian negara pada proyek pembangunan gedung rawat inap kelas I dan II, instalasi radiologi dan laboratorium RSUD Kabupaten Majene tahun anggaran 2019 yang berbilang cukup fantastis mendorong Pengamat sekaligus pemerhati Hukum, Risman ikut meminta aparat penagak hukum untuk mendalami proyek tersebut dan mendukung rencana aktivis atau pegiat antikorupsi untuk membawa masalah ini ke ranah hukum.

Tidak tanggung-tanggung BPK menemukan keterlambatan pelaksana pekerjaan dan belum dikenakan denda sebesar Rp 1.281.054.957.

Risman mengungkapkan, dengan data temuan BPK tersebut, penyidik sebenarnya sudah mendalami temuan tersebut sebagai data awal untuk melakukan penyidikan.

Bukan hanya itu, Temuan pemeriksaan yang terindikasi pidana sebenarnya sudah saja bisa langsung menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penyidikan, bukan lagi sekadar penyelidikan.

Risman menyatakan dengan demikian, temuan tersebut sudah bisa menjadi dasar untuk menetapkan status tersangka kepada pejabat maupun rekanan.

“Jadi aparat hukum bisa langsung masuk ke tahap penyidikan, bukan kembali lagi ke awal ke tahap penyelidikan,” katanya kepada Celebesnews, Jumat (23/7/2021).

Risman menjelaskan ketentuan yang diatur dalam UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara itu tentu tidak datang dari ruang hampa.

Para pembuat UU ketika itu menyadari bahwa setelah sekian lama, banyak temuan-temuan pemeriksaan yang terindikasi pidana namun tidak ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.

Karena itu, pembuat UU ingin menjadikan ketentuan tersebut sebagai sebuah terobosan, terutama dalam rangka perbaikan penegakan hukum sekaligus perbaikan akuntabilitas keuangan negara.

“Namun, kalau ada aparat penegak hukum yang dari temuan BPK terindikasi pidana lalu memulai lagi penyelidikan, ya itu sah dan tidak salah, meski sebetulnya mereka bisa langsung ke penyidikan,” pungkasnya.

Oleh karena itu, Polda Sulawesi Barat maupun Kejaksaan Tinggu Sulawesi Barat diminta untuk segera mendalami proyek pembangunan gedung rawat inap kelas I dan II, instalasi radiologi dan laboratorium RSUD Kabupaten Majene tahun anggaran 2019 ini dengan dugaan kerugian negara yang terbilang cukup fantastis.

Sementara itu, Media Online Celebesnews mencoba melakukan konfirmasi dan klarifikasi atas temuan BPK melalui surat, sudah dua pekan hingga berita ini diturunkan Direktur RSUD Majene belum memberikan tanggapan dan jawaban. ( Laporan : Redaksi )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here