WARNING Aktivis Antikorupsi “Sampai Pekan Depan Kadis PUPRPKP Takalar Tetap Bungkam, Kami Laporkan Proyek Temuan BPK ke Polda Sulsel”

0
487

MAKASSAR — Ketua Umum Celebes Corruption Watch (CCW) SUlawesi Selatan, Masryadi akhirnya memberi peringatan keras kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) Kabupaten Takalar, PPK dan Kontraktor proyek fisik pengerjaan peningkatan jalan beton tahun anggaran 2019.

Ia mengungkapkan, apabila sampai pekan depan, Kadis PUPRPKP, PPK dan kontraktor tidak ‘buka suara’ terhadap proyek temuan BPK tersebut, CCW akan membawa masalah ini ke ranah hukum.

Peringatan ini disampaikan oleh Masryadi menyusul sikap Kepala Dinas PUPRPKP Takalar yang dinilai terbilang cukup tertutup atau kemungkinan menilai bahwa persoalan ini tidak perlu untuk mendapat tanggapan meski pun sudah diberitakan beberapa kali tidak pernah mendapat respon.

Oleh karena itu, Masryadi akan membuktikan temuan BPK tahun 2019 tersebut pada Dinas PUPRPKP akan masuk ke ranah hukum bila sampai pekan depan belum ada respon Kepala Dinas.

“Pak kadis… kami akan buktikan juga bila sampai pekan depan belum ada tanggapan soal temuan BPK atas proyek fisik peningkatan jalan beton tersebut. Kami akan bawah temuan ini ke ranah hukum dan membuat laporan ke Polda Sulawesi Selatan,” Tandasnya kepada Celebesnews pada, Jumat (23/7/2021).

Lebih lanjut disampaikan oleh Masryadi, bila karena pada tahun 2019 bukan dijabat oleh Kepala Dinas yang sekarang sehingga ogah-ogahan untuk memberikan klarifikasi dan informasi terbuka kepada masyarakat, bukan berarti tanggung jawab itu tidak ada sama dia, secara administrasi siapa pun yang menjabat saat ini harus bertanggungjawab secara admisnistrasi. “Pejabat kepala dinas itu bisa saja berganti, namun tanggung jawab tetap melekat secara administrasi pada siapun yang menjabat saat ini,” ungkapnya.

Tidak hanya itu, Masryadi juga menyinggung sikap Kepala Dinas PUPRPKP yang tidak bergeming terhadap temuan BPK tersebut karena mungkin sudah dilakukan pengembalian atas temuan yang ada, disampaikannya merujuk pada peraturan pemerintah yang ada tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pengambalian itu tidak menghapus atau menghilangkan perbuatan pidana.

“Aturannya sudah jelas kok, pengembalian tidak menghapus perbuatan atau tindakan pidana. Jadi kami harap Kepala Dinas PUPRPKP Takalar mengetahui peraturan pemerintah tersebut. Justru kalau begini kami bertanya-tanya ada apa Kepala Dinas diam dan tidak bergeming atas temuan BPK tersebut,” pungkasnya. ( Laporan : Redaksi )

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here