Buntut Temuan BPK, Aktivis Antikorupsi Minta Bupati Jangan ‘Tutup Mata’ dan Desak Copot Direktur RSUD Majene Dari Jabatannya

0
503

MAKASSAR — Temuan BPK terhadap dugaan kerugian negara pada proyek pembangunan gedung rawat inap kelas I dan II, instalasi radiologi dan laboratorium RSUD Kabupaten Majene tahun anggaran 2019 terus disorot oleh pegiat antikorupsi.

Ketua Lembaga Kajian Kebijakan Pemerintah (Leskap) Indonesia, Wawan meminta Bupati untuk melakukan evaluasi Direktur RSUD Majene. Kasus temuan BPK harusnya turut menjadi atensi Bupati Majene karena proyek pembangunan gedung rawat inap kelas I dan II, instalasi radiologi dan laboratorium menggunakan anggaran pemerintah dan menjadi temuan BPK.

“Bupati harus memberi atensi serius terhadap temuan BPK. Bupati jangan ‘tutup mata’ atau tinggal tinggal diam dan  atas temuan BPK pada proyek pembangunan gedung rawat inap kelas I dan II, instalasi radiologi dan laboratorium tahun anggaran 2019 ini.  Disini sudah jelas BPK menemukan adanya indikasi kerugian negara dan jumlahnya cukup fantastis,” kata Wawan kepada Celebesnews pada Senin (26/7/2021).

Tidak hanya itu, aktivis antikorupsi ini selain mendesak Bupati melakukan evaluasi juga meminta segera mencopot Direktur RSUD Majene. Desakan ini menyusul sorotan terhadap proyek temuan BPK tersebut oleh Direktur RSUD Majene tidak pernah mendapat respon meski sudah beberapa diberitakan oleh media sebagai perpanjangan masyarakat untuk mendapatkan hak informasi.

“Kami minta Bupati Majene untuk segera melakukan evaluasi dan mencopot Direktur Rumah Sakit Majene atas temuan BPK tersebut harusnya Direktur rumah sakit tidak bungkam dan bisa bersuara meluruskan adanya temuan BPK ini. Ada apa kok Direktur bungkam dengan proyek ini,” tandasnya.

BPK merilis dugaan temuan potensi kerugian negara pada proyek fisik RSUD Majene tidak tanggung-tanggung mencapai Rp 1.281.054.957 atas denda keterlambatan pelaksana pekerjaan.

Masyarakat menaruh harapan besar dibawah kepemimpinan Bupati saat ini bisa membawa perubahan besar termasuk dalam melakukan pemberantasan kasus-kasus dugaan korupsi pada lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Majene.

“Kami akan terus pantau dan monitoring kasus temuan BPK pada RSUD Majene. Kami harap Bupati Majene tidak tinggal diam atas temuan ini dan segera melakukan evaluasi dan copot Direktur RSUD Majene,” tandasnya. ( Laporan : Redaksi )

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here