Bungkam Atas Temuan BPK, Pegiat dan Aktivis Antikorupsi Desak Bupati Copot Kepala Dinas PUPRPKP Takalar

0
654

MAKASSAR — Pegiat antikorupsi Sulawesi Selatan terus memberi sorotan keras kepada Kepala Dinas PUPRPKP Takalar. Kali ini para pegiat dan aktivis antikorupsi mendesak Bupati untuk mencopot Kepala Dinas PUPRPKP terkait temuan BPK.

Para pegiat dan aktivis antikorupsi menilai sikap bungkam Kepala Dinas PUPRPKP atas temuan BPK pada proyek peningkatan jalan beton pada sejumlah kecamatan di Kabupaten Takalar patut dipertanyakan.

Oleh karena itu, Bupati Takalar diminta tidak ‘tutup mata’ terhadap keberadaan pejabat teknis seperti ini untuk segera melakukan evaluasi dan mencopot Kepala Dinas PUPRPKP atas kesan tertutup dan bungkam dengan temuan BPK tahun anggaran 2019.

“Patut dipertanyakan ada apa Kepala Dinas PUPRPKP tidak mau bersuara dan bungkam dengan proyek fisik peningkatan jalan beton pada sejumlah kecamatan di Takalar ini. Pak kadis… yang anda kelola itu adalah uang negara yang berasal dari rakyat dan sudah seharusnya di buka ke public bila itu menjadi permintaan masyarakat,” tandas Ketua Lembaga Komunitas Pencegahan Korupsi Indonesia Timur (KPK-Intim), Akram SH kepada Celebesnews, Senin (26/7/2021).

Lebih lanjut disampaikan oleh Akram, atas adanya temuan BPK yang berindikasi pada potensi kerugian negara, aparat penegak hukum juga tidak boleh tinggal diam. “Ini kan setahu saya sudah beberapa kali diberitakan oleh media, aparat penegak hukum harusnya sudah bisa masuk mendalami dugaan potensi kerugian negara pada proyek peningkatan jalan beton pada sejumlah kecamatan di Takalar tahun anggaran 2019.

Sekedar diketahui BPK menemukan potensi kerugian negara pada proyek peningkatan jalan beton paket satu yang dilaksanakan oleh PT DPK pada tiga ruas jalan antara lain, ruas Bontomanai-Taipa, Bontomanai-Balang dan Ruas Galesong-Limbung.

Hasil pemeriksaan kepada penyedia dan PPK menyatakan tidak ada adendum sedangkan untuk pekerjaan tambah kurang dilakukan untuk ruas Bontomanai-Balang dan ruas Galesong-Limbung tersebut.

Kedua peningkatan jalan beton paket dua yang dilaksanakan PT JUM, pengerjaan ruas jalan Malewang-Maronde, Bontinoto-Cakura dan Bulukunyi-Baran. Atas pekerjaan tersebut telah direalisasikan pembayaran sebesar Rp8.116.540.300

Hasil konfirmasi kepada penyedia dan PPK menyatakan tidak ada addendum sedangkan untuk pekerjaan tambah kurang hanya dilakukan untuk ruas Malewang-Maronde.

Paket pekerjaan ketiga adalah peningkatan jalan beton ruas Malolo-Borongra’misi yang dikerjakan oleh PT JUM dengan realisasi pembayaran Rp8.116.540.300 hasil konfirmasi kepada penyedia dan PPK menyatakan hanya dilakukan CCO dan tidak ada addendum.

Hasil temuan BPK tersebut juga terdapat kekurangan volume pekerjaan terpasang. Hasil pemeriksaan fisik bersama PPK, kontraktor pelaksana, inspektorat yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan fisik diketahui pekerjaan di lapangan telah dilaksanakan sampai 100 % namun diketahui berdasarkan backupdata kuantitas 100 % terdapat kekurangan volume pekerjaan yang tidak sesuai dengan volume RAB sebesar Rp174.112.923 (Rp51.214.455 + Rp50.484.352 + Rp72.411.124).

Oleh karena itu BPK merekomendasikan kepada Bupati Takalar untuk memberikan sanksi kepada Kepala DInas PUPRPKP atas tidak optimalnya dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksaan pekerjaan pada unit kerjanya dan menarik dari PT DPK sebesar Rp51.214.445 serta PT JUM sebesar Rp112.897.656 (Rp50.484.657 + Rp72.414.124)

Serta menginstruksikan PPK dan inspektorat melakukan pemeriksaan dan pengujian atas mutu pekerjaan yang belum dilakukan pengambilan sampel dan mempertanggungjawabkan atas ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan.

Sementara itu, Celebesnews mencoba meminta klarifikasi dan konfirmasi atas temuan BPK tersebut kepada Kepala Dinas PUPRPKP Kabupaten Takalar melalui surat beberapa pekan lalu, hingga berita ini diturunkan belum mendapat jawaban atau balasan. ( Laporan : Redaksi )

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here