Pekan ini, Aktivis Antikorupsi Laporkan Direktur RSUD Majene, PPK dan Kontraktor ke Direktorat Tipidkor Bareskrim Polri

0
118

MAKASSAR — Ancaman para pegiat dan aktivis antikorupsi untuk menindaklanjuti temuan BPK terhadap dugaan potensi kerugian negara para proyek pembangunan gedung rawat inap kelas I dan II, instalasi radiologi dan laboratorium tahun anggaran 2019 tidak main-main.

Rencananya dalam minggu ini, pegiat dan aktivis antikorupsi akan membawa temuan BPK tersebut ke ranah hukum. Tidak tanggung-tanggung temuan yang terbilang cukup fantastis tersebut akan dilaporkan ke Direktorat Tipidkor Bareskrim Polri.

Ketua Umum Celebes Corruption Watch (CCW), Masryadi kepada Celebesnews, Selasa (27/7/2021) mengungkapkan sudah mempersiapkan laporan dan telah melakukan kajian untuk membawa temuan BPK tersebut langsung ke Direktorat Tipidkor Bareskrim Polri.

“Rencananya dalam pekan ini kami akan melaporkan temuan BPK untuk proyek pembangunan gedung rawat inap kelas I dan II, instalasi radiologi dan laboratorium RSUD Majene tahun anggaran 2019 tersebut langsung ke Direktorat Tipidkor Bareskrim Polri,” terangnya.

Dikatakan oleh Masryadi, besarnya temuan BPK pada proyek fisik RSUD Majene tersebut akan menjadi perhatian serius para pegiat dan aktivis antikorupsi.

Tidak tanggung-tanggung sejumlah pihak yang bakal turut diseret atau dilaporkan oleh para pegiat dan aktivis antikorupsi ke Direktorat Tipidkor Bareskrim Polri Direktur RSUD Majene sebagai kuasa pengguna anggaran, PPK hingga kontraktor atau rekanan.

“Disini sudah sangat jelas BPK menemukan adanya denda keterlambatan pekerjaan yang harus disetorkan ke kas negara dan jumlahnya cukup fantastis,” tandasnya.

Sementara itu, Direktorat Tipidkor Bareskrim Polri menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah mengatur tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Berkaitan dengan peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim Polri menyediakan beberapa alternatif penyampaian laporan yaitu:

Penyampaian laporan dugaan Tindak Pidana Korupsi (TP Korupsi) secara langsung
Penyampaian laporan dugaan TP Korupsi tidak langsung melalui pos, email Faksimili atau SMS
Selain itu, pelaporan juga dapat dilakukan melalui Situs Resmi Tipidkor Polri melalui Form yang telah tersedia melalui online.

Terpisah Media Celebesnews mencoba meminta klarifikasi dan konfirmasi terkait temuan BPK tersebut kepada Direktur RSUD Majene melalui surat beberapa pekan lalu hingga berita ini diturunkan belum mendapat tanggapan dan jawaban. ( Laporan : Redaksi )

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here