Pengamat Hukum : Temuan BPK Pada RSUD Majene, Pengembalian Kerugian Negara tak Hapus Unsur Pidana

0
127

MAKASSAR — Temuan BPK terhadap potensi kerugian negara atas denda keterlambatan proyek pembangunan gedung rawat inap kelas I dan II, Instalasi Radiologi dan Laboratorium RSUD Majene Sulawesi Barat turut memantik reaksi pangamat hukum untuk berbicara.

Seperti disampaikan Pengamat Hukum, Risman kepada Celebesnews pada, Rabu (28/7/2021) menuturkan penghentian perkara korupsi karena tersangkanya telah mengembalikan uang yang dikorupsi tersebut, jelas bertentangan dengan pasal 4 Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal ini menyebutkan pengembalian uang tidak menghapus tindak pidananya.

Oleh karena itu, merujuk pada peraturan pemerintah tentang pemberantasan tindak pidana korupsi nomor 31 tahun 2019 jelas menyebutkan pengembalian uang tidak menghapus tindak atau menggugurkan pidananya.

Termasuk pada proyek gedung rawat inap kelas I dan II, Instalasi Radiologi dan Laboratorium RSUD Majene, pengembalian yang telah dilakukan oleh rekanan seharusnya bisa menjadi bukti awal bagi penyidik untuk mendalami adanya dugaan temuan potensi kerugian negara pada proyek tahun anggaran 2019 seperti LHP BPK.

Risman menjelaskan bahwa pengembalian kerugian negara itu hanya memengaruhi besar-kecilnya hukuman yang akan diterima. Karena itu, ia mendorong temuan BPK di RSUD Majene sekaligus menjadi pintu masuk untuk mendalami proyek-proyek lainnya.

Tidak hanya itu, kata dia, secara adminisrtasi pertanggungjawaban proyek fisik temuan BPK ini tetap melekad pada Direktur selaku kuasa pengguna anggaran, meski pun pada tanda tangan kontrak dokumen awal oleh pejabat sebelumnya karena dalam perjalanan adanya pergantian pimpinan.

“Jadi secara administrasi tetap melekat pada siapapun yang menjabat pimpinan saat ini. Orang yang mengisi jabatan pimpinan itu bisa berganti, tetapi jabatan direktur tetap melekat pada siapapun yang menjabat saat sekarang ini,” terangnya.

Nah, untuk proyek temuan BPK ini, dirinya mendukung rencana para pegiat dan aktivis antikorupsi untuk membawanya ke ranah hukum. ( Laporan : Redaksi )

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here