Buntut Temuan BPK, CCW Desak Kejaksaan ‘Garap’ Proyek Pipanisasi Dinas PUPR Gowa

0
222

MAKASSAR — Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Lembaga Antikorupsi Celebes Corruption Watch (CCW), Zulfikar memberi reaksi keras atas temuan BPK pada Proyek Sarana dan Prasana air bersih pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

Aparat Penegak Hukum baik dari kejaksaan maupun kepolisian diminta segera ‘menggarap’ atau menindak lanjutin hasil LHP BPK tahun 2019 dan proses Hukum untuk pertanggungjawabannya.

Aparat Penegak Hukum baik Kejaksaan dan Polri, diminta secepatnya dan pentingnya menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK tersebut.

Berdasarkan UU Nomor 15/2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan, pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan pemeriksaan diterima, kalau temuan BPK tidak ditindaklanjuti akan sangat berpengaruh terhadap kerugian Negara, dan apabila temuan tersebut sudah ditindak lanjuti Aparat Penegak Hukum juga sangat perlu menindak lanjutinya, terlepas temuan tersebut besar kecil, temuan LHP BPK tentu pariativ sesuai dengan Nilai kegiatan,yang selama ini hasil LH BPK pada umumnya di sarana dan prasana baik pembangunan gedung maupun jalan serta pengadaan.

Hasil Temuan LHP BPK pada tahun 2019 pada Dinas PUPR Kabupaten Gowa pada proyek Sarana dan Prasana air bersih, BPK menemukan Kesalahan Penganggaran Belanja Barang dan Jasa.

Selain itu, Hasil pemeriksaan berdasarkan berita acara serah terima (BAST) pekerjaan telah diserahkan kepada PDAM Tirta Jeneberang yang bukan kelompok masyarakat melainkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Penganggaran belanja tersebut seharusnya sebagai belanja hibah.

Oleh karena, kata dia, sangat perlu aparat penegak Hukum untuk menindak lanjutinya dan diminta segera meminta Tim Ahli untuk turun langsung kelapangan secara langsung mendalami proyek perpipaan ini.

Zulfikar lebih lanjut mengatakan “hal ini baru sebagian kecil masih banyak temuan BPK di Dinas Pekerjaan Umum. Nah sekarang kita lihat sejauh mana aparat penegak hukum menindak lanjuti nya, hal ini tidak terlepas yang merugikan kerugian Negara,” tandasnya kepada Celebesnews pada, Senin (2/8/2021).

Zulfikar menambahkan, aparat Penegak Hukum jangan segan atau tebang pilih harus semuanya diproses apalagi yang berkaitan dengan keuangan Negara. Hal ini terbukti dimana pekerjaan tersebut menjadi temuan BPK terdapat Kesalahan Penganggaran Belanja Barang dan Jasa.

“Saya berharap aparat penegak Hukum bergerak lebih cepat lebih baik untuk mendalami temuan BPK pada proyek sarana dan prasarana air bersih tahun anggaran 2019 ini,” ujarnya. ( LAPORAN : REDAKSI )

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here