Lanjutan Temuan BPK, Aktivis Antikorupsi Desak Kejaksaan ‘Garap’ Kadis Sosial Majene, PPK dan Vendor Pengadaan Bansos Covid-19

0
296

MAKASSAR — Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Barat atas Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19 diduga tidak tepat sasaran dan potensi tumpang tindih penerima manfaat memantik reaksi pegiat dan aktivis antikorupsi.

BPK menemukan ribuan penerima bantuan sosial covid-19 di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat tidak tepat sasaran berdasarkan laporan hasil pemeriksaan kepatuhan atas belanja pengadaan barang/jasa penanganan covid-19 tahun 2020.

Oleh karena itu, Ketua Lembaga Komunitas Pencegahan Korupsi Indonesia Timur (KPK-Intim), Akram SH kepada Celebesnews pada, Selasa (17/8/2021) mendesak aparat penegak hukum untuk melakukan lidik dan ‘menggarap’ Kepala Dinas Sosial selaku kuasa pengguna anggaran dan PPK serta rekanan pengadaan Bansos Covid-19 dalam rangka pendalaman temuan BPK di Kabupaten Majene.

Tidak hanya itu, desakan untuk membawa temuan BPK ini ke ranah hukum sekaligus menjadi atensi aktivis dan pegiat antikorupsi.

Oleh penyidik selain mendalami temuan BPK tersebut, Akram meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan penggelembungan harga bantuan sosial untuk warga terdampak Covid-19 di Majene.

“Kejaksaan maupun kepolisian perlu mendalami Bansos Covid-19 untuk menemukan dugaan perbuatan melawan hukum. Kalau terbukti, penjakaran semua pihak terlibat, “ungkapnya.

Dikatakan Akram, penunjukan vendor pilihan dalam pengadaan bantuan sosial (bansos) terkait penanganan Covid-19 untuk wilayah Majene tahun anggaran 2020 juga perlu dilakukan tim penyidik saat memeriksa saksi dari pihak swasta.

“Kami akan melakukan monitoring dan pengawasan terhadap temuan BPK atas masalah Bansos Covid-19 di Kabupaten Majene agar mendapat atensi dari aparat penegak hukum,” tandasnya.

Pihaknya akan terus mengawal kasus bansos Covid-19 ini sampai tuntas. Bansos yang seharusnya diberikan kepada masyarakat miskin, justru ada indikasi salah sasaran.

Sementara itu, Celebesnews mencoba meminta konfirmasi dan klarifikasi atas temuan BPK ini kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Majene melalui surat beberapa pekan lalu hingga berita ini diturunkan tidak mendapat jabawan dan tanggapan. ( Laporan : Redaksi )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here