“BPK Endus Masalah Bansos Majene…” CCW Bakal Seret Kepala Dinas Sosial Majene dan PPK Serta Vendor ke Ranah Hukum

0
276

MAKASSAR — Temuan Badan Pemeriksa Keuangan atas sejumlah masalah Bansos Covid-19 pada Dinas Sosial di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat mulai memantik reaksi aktivis dan pegiat antikorupsi.

Masalah Bansos Covid-19 ini mulai menjadi perhatian dan keprihatinan karena kasus ini terkait dugaan bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat terdampak pandemi virus corona.

Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sulawesi Barat mengendus temuan Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19 di Kabupaten Majene tidak tepat sasaran. Selain itu, potensi tumpang tindih penerima manfaat juga terjadi pada Dinas Sosial Kabupaten Majene, Sulawesi Barat.

Menurut dia, sederet masalah Bansos Covid-19 yang muncul di Kabupaten Majene ini telah menyakiti hati masyarakat di tengah situasi sulit karena pandemi.

“Sederet masalah Bansos hingga dugaan korupsi bansos ini sangat jahat karena secara tidak langsung memotong bantuan yang dibutuhkan orang miskin yang sedang terdampak pandemi Covid-19. Masyarakat merasa sakit hati atas pengkhianatan amanat berupa masalah bansos yang terjadi di kala pandemi seperti sekarang ini,” kata Ketua Umum Celebes Corruption Watch (CCW), Masryadi kepada celebes-news.com, Selasa (17/8/2021).

Masryadi menegaskan akan membawa masalah Bansos Covid-19 di Kabupaten Majene ini ke ranah hukum. “Kami pastikan akan melaporkan kuasa pengguna anggaran, PPK Dinas Sosial Majene dan vendor Bansos Covid-19 ke ranah hukum. Ini kejahatan manusia dan harus di bawah ke ranah hukum,” tandasnya.

Menerutnya memang ada celah sehingga menyebabkan masalah Banson dan indikasi korupsi terhadap penyaluran Bansos Covid-19 bisa saja terjadi karena ada mekanisme penunjukan langsung pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap penyaluran bantuan ini.

“Dengan penunjukan secara langsung memang tujuannya bisa dipahami dan dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan – agar bisa mencapai tujuan cepat, itu tidak aneh bila kemudian terjadi masalah dalam penyaluran hingga ke penerima manfaat,” ujar Masryadi.

Belum lagi, kata dia, dalam kasus ini, dugaan korupsi Bansos itu bisa dilakukan melalui adanya fee yang disepakati per paket sembako yang akan diberikan kepada penerima manfaat.

Menurut Masryadi, dalam penanganan kasus ini, ada dua hal yang seharusnya menjadi fokus aparat penegak hukum. Pertama, menelusuri lebih jauh untuk mengetahui ke mana saja aliran dana pengadaan Bansos. Kedua, aparat penegak hukum diminta untuk tidak hanya menggunakan pasal suap atau gratifikasi kepada para tersangka, namun juga pasal pencucian uang.

“Untuk memastikan uang yang diperoleh dari suap atau gratifikasi dana bansos ini mengalir ke mana saja. Dengan pasal pencucian itu upaya untuk menarik semua harta hasil kejahatan juga bisa dilakukan secara maksimal,”

Dikatakannya, dari sejumlah masalah Bansos yang muncul dapat dibayangkan, atas praktik kejahatan itu, tidak hanya terbatas masalah itu semata, akan tetapi juga berpotensi merugikan keuangan negara.

Tidak hanya itu, Masryadi membeberkan dugaan masalah Bansos yang terjadi di tengah wabah pandemi Covid-19 tidak hanya sekadar merugikan keuangan negara. Penyalahgunaan kewenangan demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu, sangat mengancam kehidupan kelompok rentan dan masyarakat miskin yang menjadi sasaran program tersebut.

Masryadi tak memungkiri, problematika masalah Bansos ini sekaligus menjadi pengingat bahwa praktik korupsi adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Penting ditekankan, di tengah situasi pandemi, negara memiliki kewajiban untuk menjamin kebutuhan dasar warga yang dibatasi aktivitasnya sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan.

Sementara itu, celebes-news.com, mencoba meminta klarifikasi dan konfirmasi atas temuan BPK kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Majene melalui surat tiga pekan lalu hingga berita ini kembali diturunkan belum mendapat tanggapan dan jawaban. ( Laporan : Redaksi )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here