Masuki Babak Baru, Aktivis Antikorupsi Bakal Seret Proyek Dinas Kesehatan Takalar ‘Rehabilitasi Puskesmas Pattalassang’ ke Kejaksaan

0
327

MAKASSAR — Adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tehadap rehabilitasi Puskesmas Pattalassang Kabupaten Takalar tahun anggaran 2019 semakin mendapat reaksi dan tanggapan serius dari aktivis antikorupsi.

Zulfikar, Ketua Bidang Hukum dan Advokasi CCW mengungkapkan akan membawa kasus rehabilitasi Puskesmas Pattalassang Kabupaten Takalar tersebut ke ranah hukum.

Selain itu, dengan adanya temuan BPK tesebut diharapkan akan membuka temuan-temuan lainnya dengan masuknya penyidik mendalami rehabilitasi Puskesmas Pattalassang.

“Kami tegaskan soal pengembalian atas temuan BPK perlu diketahui termasuk oleh kuasa pengguna anggaran dan PPK katas kgiatan ini diberikan waktu selama 60 hari untuk mengembalikan kerugian negara. Jika tidak, ditindaklanjuti dengan langkah hukum,” kata Zulfikar melalui keterangan tertulisnya kepada Celebesnews pada, Jumat (20/8/2021).

Selain itu, dengan merujuk pada peraturan pemerintah nomor 31 tahun 199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, disebutkan “Pengembalian itu tidak menghapus perbuatan atau tindakan pidananya”.

Atas temuan BPK tersebut, lebih lanjut disampaikan oleh Zulfikar potensi kerugian bukan persoalan besar atau kecilnya, tetapi indikasi perbuatan atau tindakan pidana yang bisa menjerat para pelaku.

“Kami akan laporkan dengan delik itu dan bukti-bukti atas dugaan pelanggaran hukum pada kegiatan rehabilitasi Puskesmas Pattalassang ke kejaksaan. Kita tunggu saja…,” tandasnya.

Sementara itu, Celebesnews mencoba meminta klarifikasi dan konfirmasi melalui surat kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar sejak bulan lalu hingga berita ini diturunkan bungkam dan tidak memberikan jawaban langsung atas klarifikasi temuan BPK tersebut. ( Laporan : Redaksi )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here