Pengamat Hukum Dorong Masyarakat Berani Blak-blakan dan Laporkan Temuan Masalah Bansos Covid-19 Majene

0
212

MAKASSAR — Respon sejumlah pihak atas dugaan masalah Bansos Covid-19 di Kabupaten Majene terus memantik reaksi. Kali ini datang dari Pengamat Sosial sekaligus Pengamat Hukum, Risman mengimbau masyarakat dan semua pihak untuk tidak takut melaporkan dugaan kasus korupsi dan masalah bantuan sosial yang ada di Kabupaten Majene menyusul adanya temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Risman mengatakan Peran serta semua pihak sangat penting untuk membantu aparat penegak hukum mengungkapkan pejabat negara yang diduga ‘bermain’ dalam proses pengadaan dan penyaluran bansos tersebut.

“Mari bantu penegak hukum dengan berani melaporkan dan memberikan keterangan sehingga dugaan masalah Bansos itu dapat diungkap dan pelakunya diadili,” kata Risman dalam rilis pers yang diterima Celebes-news.com pada, Jumat (20/8/2021)

Risman menegaskan keberanian masyarakat dalam melaporkan atau mengungkapkan kasus Bansos akan diimbangi dengan perlindungan dari negara, yang pelaksanaannya dilakukan LPSK. Hal itu diatur secara jelas dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Dalam keterangannya, Risman menegaskan bahwa tindak pidana korupsi kerap dilakukan secara terorganisir, tidak hanya melibatkan satu pihak. Karenanya jika saksi dapat memberikan keterangan secara aman, akan memudahkan kerja penyidik dalam mengungkap tindak pidana yang sedang diselidiki.

Risman juga mengimbau pihak-pihak yang mempunyai keterangan terkait masalan Bansos Covid-19 di Kabupaten Majene tetapi khawatir akan ancaman, bisa menghubungi LPSK.

Permohonan perlindungan dapat disampaikan dengan datang langsung ke kantor LPSK, atau menghubungi Call Center 148 dan WA 085770010048. Tersedia pula aplikasi permohonan perlindungan online LPSK yang dapat diunduh di Playstore.

“Juga sebagai bahan masukan untuk aparat penegak hukum untuk ‘menjemput bola’ dalam mendalami dugaan masalah Bansos Covid-19 di Kabupaten Majene, dan tidak menunggu laporan masyarakat untuk bertindak dalam melakukan penegakan hukum tidan pidana korupsi. Masalah Bansos ini harus diatensi sehingga menjadi efek jerah bagi semua pihak,” tandasnya.

Sementara itu, Celebesnews mencoba meminta klarifikasi dan konfirmasi melalui surat kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mejene atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait indikasi masalah Bansos Covid-19 sejek dua pekan lalu hingga berita ini diturunkan belum mendapat tanggapan dan jawaban. ( Laporan : Redaksi )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here