Usai Laporkan Bansos Covid-19 Pinrang ke Kejaksaan Tinggi, Andi Agustan : Korupsi Dana Bansos Disaat Pandemi, Hukuman Mati Bisa Menanti?

0
330

MAKASSAR — Ketua Umum Forum Pembangunan dan Pengawas Kinerja Pemerintah (PF2KP), Andi Agustan Tanri Djoppo memberi peringatan keras terhadap pihak-pihak yang menyelewengkan dana bantuan sosial di masa pandemi Covid-19, terutama di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan.

Langkah itu Andi Agustan ambil sebagai upaya ‘menggigit’ oknum pejabat yang korupsi di tengah pandemi Covid-19, terutama untuk Bansos ini.

“Ya, dalam situasi kondisi pandemi seperti ini apabila ada yang menyalahgunakan maka kami dari PF2KP tidak pernah ragu untuk ‘sikat’ dan memproses pidana ke ranah hukum,” ujar Andi Agustan melalui keterangannya kepada celebes-news.com pada Selasa, 1 September 2021.

PF2KP sendiri sudah membawa masalah Bansos Covid-19 Kabupaten Pinrang ke Kejaksaan Tinggi Sulsel.

Ia mengingatkan semua pihak agar tak menyalahgunakan kelonggaran aturan dana Covid dengan tujuan memperkaya diri.

“Presiden sudah membantu masyarakat terkena dampak covid. Awas, siapa saja yang ingin bermain curang, akan kami sikat. Hukumannya sangat berat,” ucap Andi Agustan.

Ancaman Hukuman Mati

Selain bentuk pelanggaran hukum sebagaimana dikemukakan diatas, penyelewengan bansos bisa dilakukan dengan cara cara mulai realisasi yang tidak transparan dan tidak merata, pemotongan dana anggaran dengan sengaja, pemangkasan dana dengan dalih asas keadilan bagi mereka yang tidak menerima, uang lelah, pengurangan timbangan paket sembako,bahkan ada yang dikorup besar-besaran secara terang terangan pula.

Untuk itu semua para pelakunya bisa dijerat dengan ketentuan hukum agar mereka bisa dikirim ke penjara. Instrumen hukum yang mengancam penyeleweng dana bansos Covid-19 yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Pasal 2 ayat (1) berbunyi:

“ Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara seumur hidup/pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 100 milyar.”

Kemudian pada Pasal 2 ayat (2) berbunyi :“tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati apat dijatuhkan.” Yang dimaksud dengan keadaan tertentu dalam pasal tersebut, terdapat pada penjelasan pasal 2 ayat (2) dalam UU No 20/2001 tentang perubahan atas UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa:yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan pemberatan pidana bagi tindak pidan korupsi, yaitu apabila tindak pidana dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional,penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi.

Sebagaimana yang terjadi saat ini, wabah virus corona telah ditetapkan sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat dan bencana nasional oleh pemerintah. Hal tersebut tertuang dalam Keppres No.11 Thn 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Covid-19. Lalu, apakah hukum setegas ini benar-benar bisa diterapkan bagi penyelewengan dana Covid-19?.

“Harus ada pemberatan terhadap pelaku korupsi bencana. Aparat penegak hukum termasuk pengadilan juga seharusnya sadar akibat yang ditimbulkan pelaku korupsi bencana. Tuntutannya harus ada pemberatan, hukumannya juga,” pungkas Andi Agustan. ( Laporan : Redaksi )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here