Pekan ini, Kuasa Pengguna Anggaran, PPK dan Rekanan Proyek Irigasi Dinas PSDA Pinrang akan DIlapor ke Kejaksaan

0
232

MAKASSAR — Ancaman aktivis dan pegiat antikorupsi untuk membawa kasus proyek irigasi kekurangan volume pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Kabupaten Pinrang ke ranah hukum rupanya tidak main-main.

Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Celebes Corruption Watch (CCW) Zulfikar kepada celebes-news.com pada, Senin (13/9/2021) berencana akan melaporkan Kepala Dinas PSDA selaku kuasa pengguna anggaran, PPK dan rekanan proyek irigasi Palonga dan Maridi.

Diketahui kedua proyek irigasi tersebut jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun anggaran 2019.

Kepala Dinas PSDA Kabupaten Pinrang tidak bergeming dan bungkam atas temuan BPK tersebut.

BPK merilis akibat kekurangan volume pada proyek irigasi Palonga dan Maridi di Kabupaten Pinrang muncul potensi kerugian negara. BPK mencatat per tanggal 4 Mei 2020 rekanan proyek irigasi Palonga baru melakukan pengembalian sebesar Rp 10.000.000

Oleh karena itu, atas pengembalian tersebut, Zulfikar menegaskan akan melaporkan sang rekanan, kuasa pengguna anggaran dan PPK ke aparat penegak hukum karena sampai saat ini sisa pengembalian tidak pernah diketahui oleh masyarakat.

Demikian pula dengan proyek irigasi di Maridi, Zulfikar menyampaikan akan melaporkan masalah ini secara bersamaan.

“Insya Allah dalam minggu ini kami akan melaporkan kuasa pengguna anggaran, PPK dan masing-masing rekanan ke kejaksaan sehingga dilakukan proses hukum,” tandasnya.

Sementara itu, celebes-news mencoba meminta klarifikasi dan konfirmasi kepada Kepala Dinas PSDA Pinrang atas temuan BPK tahun 2019 sejak bulan lalu hingga berita ini kembali diturunkan masih tetap bungkam. ( Laporan : Redaksi )

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here